Dampak pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat

Menurut data Badan Pusat Statistik, kenaikan harga terjadi utamanya pada kelompok bahan makanan sebesar 5,46% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 9,6%.

Tingkat inflasi tahun kalender periode Januari hingga Juli 2013 tercatat sebesar 6,75% dan tingkat inflasi tahunan dari Juli 2012 ke Juli 2013 melonjak naik 8,61%.

Nilai tersebut memang cukup mengejutkan dan berada di luar ekspektasi pasar.

Analis memperkirakan 3,02% dan itu sudah cukup tinggi. Tapi mungkin yang tidak diperhitungkan adalah kenaikan harga pangan di awal bulan terkait daging sapi dan pelemahan rupiah, sehingga harga daging impor relatif lebih mahal.

Pengeluaran di semua aspek juga meningkat termasuk emas yang tiga bulan terakhir menekan inflasi, tapi bulan ini malah mendorong naik.

Secara umum ini memang akumulasi dari banyak faktor termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak, tahun ajaran baru, puasa lebaran, pelemahan rupiah, dan pasokan pangan yang tidak tersedia secara cukup,

Inflasi ini dapat membuat Bank Indonesia kembali memperketat dan menaikan kebijakan suku bunga.

BI sudah menaikan BI rate dua kali, yaitu pada Juni sebesar 25 basis poin dan Juli sebesar 50 basis poin, menjadi 6,5%.

Daya beli melemah

Daya beli masyarakat yang menurun dapat menekan pertumbuhan ekonomi menjadi di bawah 6%. Kenaikan harga dihampir semua aspek ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat ke depan.

"Saat ini mungkin belum terasa karena secara tradisi, di bulan Ramadan akan ada kebutuhan konsumsi yang besar, tetapi nanti setelah Agustus, penurunan daya beli bisa terasa," sambungnya.

Penurunan konsumsi diperkirakan akan menekan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PBD) pada kuartal empat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 diproyeksi berada di bawah 6%.

"Inflasi akhir tahun mungkin bisa 8% hingga 8,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi ada potensi bisa mencapai 5,9%," kata Lana.

Prediksi ini berada di bawah asumsi makro APBN-Perubahan 2013 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% dan laju inflasi sebesar 7,2%.

Sementara itu, inflasi Juli yang cenderung tinggi ini juga akan berdampak negatif kepada pelemahan rupiah yang sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

"Akan membuat rupiah sulit menguat karena perbedaan inflasi Indonesia dan Amerika akan semakin lebar," lanjutnya.

Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam dua pekan terakhir diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa pekan mendatang.

Kecenderungan itu kemudian berlanjut pada 2013 karena permintaan dolar yang lebih besar dari ketersediaannya.

Ada beberapa faktor yang mendorong pelemahan tajam rupiah kali ini, diantaranya adalah defisitnya neraca perdagangan, ketidakpastian ekonomi di Indonesia, dan tingkat inflasi yang mengkhawatirkan dan sentimen dari ekonomi Amerika Serikat.

"Kenaikan bahan bakar minyak dan bulan puasa dikhawatirkan membuat inflasi melonjak sehingga banyak yang memperkirakan inflasi tahun ini bisa sekitar 8% hingga 8,5%. Biasanya, di negara dengan ekonomi yang inflasinya tinggi tidak menarik bagi investor.

Angka inflasi pasca kenaikan harga BBM kemungkinan akan terus merangkak naik jika pemerintah tidak bisa mengendalikan harga bahan pangan dan tarif transportasi, dua penyumbang utama angka inflasi nasional.

Harga bahan pangan seperti sayur-sayuran di sejumlah pasar telah naik dan terus merangkak setelah kepastian pencabutan sebagian subsidi harga BBM disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Sudah pasti dampak akibat kenaikan BBM ini ada: harga bawang merah, rawit merah itu bisa naik 10 sampai 15 persen, ngga naik BBM aja harga sudah rusak apa lagi naik BBM

Sementara harga beras sejauh ini menurut pedagang lain di pasar yangs ama mengalami kenaikan meski tidak besar.

Sudah mengeluh

Pelemahan rupiah saat ini sudah membuat industri mengeluh karena biaya produksi meningkat, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

"Dalam beberapa bulan ke depan, kita belum melihat sentimen positif yang dapat memperkuat rupiah dari dalam dan luar negeri."

"Ini akan berdampak pada harga jualnya, masalahnya terjangkau atau tidak oleh masyarakat?" katanya. Namun, menurutnya sulit bagi Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah, pasalnya devisa negara juga sudah menipis.

"Ini sulit karena sistem kita adalah sistem devisa bebas, dimana investor asing bisa masuk dan keluar dengan bebas tanpa ada holding period tertentu. Selama sistem belum diubah, kita akan terus mengalami gejolak seperti ini."

Suplai bahan pangan

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo mengatakan pemerintah harus mampu mengendalikan kenaikan tarif transportasi dan kesediaan bahan pangan untuk menjaga agar inflasi tak meroket.

Tugas pemerintah adalah bekerja keras menstabilkan harga pangan agar pasokan mencukupi dan mencegah tarif tranportasi naik lagi.

Inflasi tahun ini diramalkan akan meroket jauh meninggalkan angka inflasi tahun lalu yang menurut BPS hanya 4,3%. Prediksi Bank Indonesia menyebut laju inflasi 2013 akan mencapai 7,7% akibat naiknya harga BBM, lebih tinggi dari target pemerintah dalam RAPBN-P 2013 yang menyebut inflasi 7,2%.

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, bilangan inflasi yang meroket ini akan sulit diikuti oleh daya beli warga miskin bahkan jika kelompok rentan ini sudah menerima bantuan tunai, BLSM.

"Harga makanan ini dalam lima tahun terakhir inflasinya mencapai 55 sampai 60 persen artinya setiap tahun rata-rata sekitar 15 persen. Bayangkan pendapatan mereka tidak akan meningkat sebesar itu, jadi tanpa kita lakukan kajian kita bisa tahu ada kelompok paling bawah yang terkena daya belinya karena kenaikan harga bahan makanan yang signifikan," kata Hendri.

Jumlah orang miskin turun

Pemerintah menyertakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, BLSM, sebagai jaring pengaman untuk masyarakat miskin untuk jangka waktu empat bulan. Namun mekanisme penyaluran dan efektifitasnya banyak dipertanyakan, terutama karena dianggap tak tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik dalam data yang disampaikan hari ini mengatakan sebelum terjadinya kenaikan harga BBM tahun ini, jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Jumlah orang miskin kemungkinan bertambah pasca penaikan harga BBM.

Lembaga itu mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2012, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,52 juta orang.

"Upah harian buruh tani dan bangunan meningkat selama periode September 2012-Maret 2013 yaitu maing-masing 2,08 persen dan 9,96 persen," jelas Ketua BPS Suryamin tentang salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah orang miskin.

Menteri Keuangan, Chatib Basri sebelumnya mengatakan jumlah orang miskin pasca kenaikan harga BBM akan mencapai 4 juta orang namun jumlah itu akan tertutupi dengan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang dikucurkan sebesar Rp150 ribu per rumah tangga selama empat bulan.

Namun nilai bantuan sebesar Rp150 ribu yang diberikan oleh pemerintah diragukan bisa membantu kelompok miskin.

"Besarannya ini kan Rp150 ribu untuk perbulan, hitungannya harus dijelaskan kepada publik karena setiap wilayah inflasinya kan berbeda dan apakah benar bahwa dari 2005 sejak BLT diberikan sebesar Rp100 ribu kemudian menjadi Rp150 ribu di tahun 2013 itu memang pas, karena kalau kompensasi harus mengkompensasi penuh dan bukan mengurangi beban," kata Hendri Saparini.

Sumber : http://m.kompasiana.com/post/read/582367/2

Pro dan Kontra penutupan terminal Lebak bulus

Pemprov DKI tetap akan menutup Terminal Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebakbulus, Jakarta Selatan, kencana pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) tidak bisa ditunda lagi. Polda Metro Jaya siap mengamankan penutupan terminal itu. Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, penundaan penutupan itu hanya sementara. "Terminal harus ditutup karena pembangunan MRT tidak bisa mundur lagi, ada targetnya. Penutupan hanya ditunda, tapi tidak mundur dari jadwal proyek MRT," kata Jokowi panggilan akrap Gubernur DKI itu di Balaikota, Selasa (7/1).

Kadishub DKI Udar W Pristono dan pihak PT MRT diperintahkan Jokowi untuk memberikan penerangan yang jelas kepada pihak-pihak di sekitar Terminal Lebak Bulus terkait tujuan ditutupnya terminal tersebut. “Nggak ada waktu lagi, harus tetap ditutup,” tegasnya. Dia minta Kadishub dan PT MRT memberikan penjelasan yang konkret dan jelas kepada sopir, kernet, ormas, pedagang asongan, pedagang bakso panggul, tukang parkir, PKL dan pihak lainnya. “Jelaskan semuanya ke sana, yang jelas dan rinci," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Menurut Jokowi alas an pihaknya menunda penutupan terminal itu karena penjelasan yang kurang detail dan jelas. Dia menyebut jika penutupan terus tertunda maka kerugian akan semakin besar. "Sudah 25 tahun terlambat, kalau kita mundur lagi biayanya semakin mahal. Karena ini infrastrukur transportasi loh,” tambahnya. Jokowi mengaku  sudah memberi amanat kepada Kadishub dan pihak PT MRT setahun lalu agar menjelaskan tentang penutupan terminal AKAP Lebakbulus. “Penutupan diperlukan karena stasiun besar MRT terletak di terminal AKAP Lebakbulus,” tegas orang nomor satu di Jakarta itu lagi.

Dia mengira warga di sana sudah mengerti semua, karena sudah satu tahun lalu telah diminta untuk dijelaskan kepada pihak yang terkait di terminal itu. Namun kata dia mundurnya penutupan terminal tidak akan mengganggu pengerjaan MRT. Sebelumnya sopir dan kernet di Terminal AKAP Lebakbulus pada Senin (6/1) menggelar aksi demo memprotes rencana penutupan terminal tersebut. Rencananya penutupan awalnya akan  dilakukan pada Selasa (7/1). Namun  pukul 00.00 WIB. Namun terpaksa ditunda untuk sementarta setelah perwakilan sopir dan kernet bertemu Gubernur Jokowi pada Senin malam.

Jokowi menuding ada organisasi yang 'menunggangi' aksi menolak penutupan Terminal Lebak Bulus. Alasannya banyak kepentingan yang 'bermain' di Terminal Lebak Bulus, seperti calo dan organisasi kemasyarakata.

Selain terminal, Stadion Lebakbulus juga ikut dibongkar menyusul pembangunan MRT. Jokowi mengaku sudah meminta izin pada Menpora Roy Suryo. "Stadion Lebakbulus akan dibongkar tapi memang nunggu di pemerintahan. Kan di sana ada yang namanya prosedur penghapusan barang, nah itu yang diproses. Begitu selesai maka akan dibongkar," tutur Jokowi.

Menpora Roy Suryo secara lisan  menurut Gubernur Jokowi sudah menyetujui pembongkaran Stadion Lebakbulus. Menpora menanyakan lokasi penggantinya. "Surat kami sampaikan ke sana sudah lama. Hanya Menpora menanyakan gantinya mana,” tuturnya. Pengganti Stadion Lebakbulus yakni Stadion BMW dan Stadion di Pesanggrahan. "Satu stadion dibongkar, diganti dua," ucap Jokowi. Terkait rencana pembongkaran terminal itu, pihak Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya mengawal pembongkaran terminal tersebut. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto.

Pihak Polda Metro Akan menurunkan sejumlah personel untuk mengamankan proses pembongkaran itu. "Polda Metro Jaya siap mengamankan pembongkar terminal itu. Masalah berapa lama pengamanan, tergantung di lapangan," kata Rikwanto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (7/1).

Pembongkaran terminal ini mengundang pro dan kontra. Sejumlah massa yang kontra melakukan aksi unjuk rasa menolak pembongkaran itu. Pihak kepolisian mengantisipasi kericuhan dalam pembongkaran itu.

Sumber : http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/01/07/polda-metro-siap-amankan-penutupan-terminal-lebak-bulus#.UuslStIvlRk

Intensitas Banjir Pra & Pasca Jokowi

Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?

Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.

"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowiblusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013). 

Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.

"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.

Lebih rajin                                                                                 

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.

Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.

"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengangitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.

Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakanstakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk danacorporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.

"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.

Target meleset

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.

Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.

Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.

Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.

"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit ajabelum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.

Pemisahan BI dengan OJK

Mulai awal 2014, pengaturan dan pengawasan bank berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak lagi di bawah Bank Indonesia (BI).  BI dan OJK pada Selasa (31/12) , di Jakarta, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi tersebut. Berita acara itu ditandatangani langsung oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI kepada OJK.

Sejak 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh BI, berkoordinasi dengan OJK. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI memindahkan fungsi pengawasan bank kepada OJK dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. BI dan OJK akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sehingga akan diperoleh keseimbangan yang tepat, terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Agus juga mengharapkan 1.150 pegawai BI yang mendapatkan amanah untuk bertugas di OJK, dapat melaksanakan kewajiban untuk mengawasi sistem jasa keuangan dengan baik dan bekerja dengan semangat penuh profesionalisme.

 UU menetapkan ada pegawai BI yang ditempatkan di OJK, dan paling lambat akhir 2015, mereka diberikan kesempatan bergabung seterusnya pada OJK atau kembali ke BI. “Mudah-mudahan mereka dapat mengembangkan karir dengan baik di OJK," kata Agus.   
Tak Perlu Khawatir Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan para nasabah tidak perlu khawatir dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OJK, karena proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan seperti ketika pengawasan dilakukan BI," ujarnya. Muliaman mengatakan melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK maka fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan akan dilakukan secara lebih terintegrasi, agar mendukung kestabilan dan kekokohan sistem keuangan.

Aturan baru Untuk itu, Muliaman mengatakan OJK akan mengeluarkan peraturan baru sebagai manajemen risiko, untuk mengawasi kegiatan anak usaha grup perbankan dan terus menjalin komunikasi serta berdiskusi terkait isu terkini dengan pelaku industri perbankan.Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank itu sebelumnya telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di BI dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di OJK sejak awal 2013.Melalui kedua tim tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data, dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung BI sebagai kantor OJK,baik di pusat maupun daerah.   

Dukung 

        Pengalihan lembaga yang mengatur dan mengawasi bank dari BI ke OJK didukung sejumlah bankir karena pengawasan bank dinilai akan menjadi lebih fokus dan terintegrasi dengan institusi keuangan lainnya. Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Henry Ho menyatakan dukungannya kepada BI dan OJK atas proses transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, serta siap bersama dengan BI dan OJK menjalankan sistem perbankan yang sehat."Danamon melihat pengalihan ini sebagai sesuatu yang positif, karena pengawasan akan menjadi lebih fokus serta terintegrasi dengan institusi keuangan lainnya," kata Henry. Henry mengatakan, pihaknya yang selain bergerak di jasa perbankan, juga di layanan multi-finance, asuransi serta kredit barang, berharap agar proses pengalihan ini dapat berjalan dengan lancar serta akan meningkatkan efisiensi dalam industri keuangan.Selain itu dukungan pengalihan fungsi pengawasan bank itu juga datang dari PT Bank Internasional Indonesia (Tbk) seperti yang diungkapkan Presiden Direktur BII Taswin Zakaria."Dalam menyambut tahun 2014 sebagai tahun yang dinamis akan perubahan, dan seiring dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK, kami berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung BI dan OJK dalam memastikan peralihan tugas tersebut berjalan dengan cepat dan lancar," kata Taswin.Ia menilai BI selaku pengawas perbankan di Tanah Air selama ini telah berhasil menjalankan tugasnya sehingga memberikan dampak positif bagi industri perbankan. Selain itu, Taswin menyatakan pihaknya juga menyambut baik kerja sama yang erat dengan OJK dalam mempertahankan dan meningkatkan stabilitas industri perbankan Indonesia.   

        OJK kini menjadi "mandor" baru dalam mengawasi pengelolaan aset perbankan yang sekitar Rp5.500 triliun atau 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) .Dengan independensinya, OJK diharapkan dapat benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga makin menumbuhkan kepercayaan di masyarakat terhadap perbankan. Kasus Bank Century diharapkan tidak terjadi lagi.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ojk-gantikan-peran-bi-pengawas-bank/47457

Anas Urbaningrum ditahan KPK

Jakarta - Di antara kerumuman ratusan polisi yangberbaur dengan puluhan wartawan serta massa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, tiba-tiba terangkat satu tangan milik seorang lelaki berjaket coklat mengarahkan sebutir telur ke kepala mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Anas tetap meneruskan langkah ke mobil tahanan KPK secara tenang, meninggalkan bauran polisi, wartawan dan massa pendukung maupun lawannya mencari sang pelempar telur. Ada pula beberapa orang yang menyeka baju karena terkena sebagian isi telur.

"Iya nih saya kena, kamu mau bantu bersihin?" kata loyalis Anas yang juga Sekretaris Jenderal organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Gede Pasek Suardika, rekan sejawat yang mendampingi kedatangan Anas sejak pukul 13.30 WIB hingga 18.45 WIB di KPK.

        Pada Jumat sore atau yang kerap disebut "Jumat Keramat" --lantaran banyak tersangka korupsi ditahan KPK pada hari Jumat-- itu, Anas ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan sarana olahraga Hambalang dan proyek-proyek lain. Anas ditahan KPK berselang sekitar 10 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, yakni 22 Februari 2013. Insiden pelemparan telur hanya sepenggal bagian dari cerita Anas terkait Hambalang dan proyek-proyek lain.

Pernyataan Nazaruddin

        Kasus korupsi sarana dan prasarana Hambalang awalnya muncul karena pernyataan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang sudah divonis 4 tahun 10 bulan dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan.Ia meyakini ada penyerahan uang untuk Anas melalui orang dekat Anas, Machfud Suroso, yang juga Komisaris PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek Hambalang. Proyek Hambalang sendiri pada awalnya hanya beranggaran Rp150 miliar, namun kemudian meningkat drastis menjadi Rp2,5 triliun dengan skema anggaran tahun jamak sehingga pengerjaannya dilakukan oleh banyak perusahaan yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya.

        Nazaruddin mengatakan, Anas menerima mobil Toyota Harrier senilai sekitar Rp800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut saat masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia juga menuding Anas mendapat sekira sejuta dolar Amerika Serikat (AS) pada Maret 2011 dari proyek Wisma Atlet Palembang. Namun, Anas dalam berbagai kesempatanmembantah tudingan Nazaruddin.  "Saya yakin, satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2012. Itulah pernyataan monumental Anas.

        Saat KPK berupaya mengungkap kasus Hambalang dan proyek-proyek lain, terjadi kebocoran rancangan (draft) surat perintah penyidikan (sprindik) mengenai ditetapkannya Anas selaku tersangka kasus itu pada awal Februari 2013. KPK terpaksa membentuk Komite Etik untuk mengusut pelaku pembocoran. Hasilnya, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terbukti melanggar kode etik pimpinan. Namun, pelaku pembocoran adalah Wiwin Suwandi yang tugasnya adalah menjadi Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad. Dokumen yang beredar tersebut ditandangani Abraham dan belum diberi nomor dan cap KPK. Wiwin akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya.

Meski demikian, pada 22 Februari 2013 KPK tetap mengumumkan bahwa Anas disangkakan pasal penerimaan gratifikasi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

        Pasal tersebut mengatur tetang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun dan pidana denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

        Pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Anas pun pada 23 Februari 2013 menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Karena saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.  Anas pun mengendus ada hal yang tidak semestinya dalam penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. "Saya baru berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya," ujarnya.  Ia menimpali, "Saya jadi tersangka di KPK setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum yang dimaksud tentu tersangka."


        Pernyataannya tersebut merujuk pada hasil rapat Partai Demokrat pada 8 Februari 2013 yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas," kata SBY, yang juga Presiden RI. Tapi, Anas juga menyatakan, akan mengambil langkah terpisah.

        "Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan, ini baru awal langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama, masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama untuk kebaikan kita bersama, jadi ini bukan tutup buku ini pembukaan buku halaman pertama," ungkap Anas. 

Penahanan Anas oleh KPK bisa saja menandai dimulainya halaman kedua kasus Anas.

        Setelah dua kali menolak untuk diperiksa KPK, sehingga KPK menyatakan akan menjemput paksa Anas bersama Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Brimob Polri) bila Anas kembali mangkir, Anas akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 10 Januari 2014.

        "Saya tidak mangkir, tapi sesuai saran tim penasihat hukum yang memberikan saran bahwa surat panggilannya itu harus ditanyakan apa maksudnya. Saya juga bingung secara pribadi apa yang dimaksud dan atau proyek-proyek lainnya bukan hanya untuk kepentingan saya tapi juga terkait dengan kepentingan para penasihat hukum saat mendampingi agar jelas apa sangkaan kepada saya," kata Anas dalam pernyataan pers di rumahnya di Duren Sawit sebelum datang ke KPK.

        Tim pengacara dan loyalis Anas memang memprotes isi sprindik Anas, yaitu sangkaan penerimaan gratifikasi dari proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Anas pun mengharapkan, agar dalam penyidikan kasusnya, maka KPK bersikap adil, profesional dan transparan, termasuk memanggil orang-orang yang layak dipanggil. "Dalam penyidikan saya awalnya gratifikasi mobil Harrier, berkembang ke kongres Partai Demokrat, tim relawan saya banyak yang dipanggil, tempat penginapan juga, komentar saya adalah jangan saksi yang layak dipanggil tapi tidak dipangil, saya ingin KPK bekerja adil, profesional, transparan," ujar Anas.

        Pihak yang menurut Anas layak dipanggil KPK adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang pada saat kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat saat itu menjabat sebagai tim pengarah (steering committee). Nama Ibas disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group (perusahaan milik Nazaruddin), Yulianis, menerima 200.000 dolar AS dari perusahaan tersebut untuk keperluan Kongres Partai Demokrat. Yulianis mencatat pengeluaran uang tersebut dalam bukunya, namun orang yang memberikan uang kepada Ibas adalah Nazaruddin.

        Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pemeriksaan Ibas di KPK dimungkinkan bila Anas Urbaningrum (AU) memberikan keterangan yang benar. "Pemeriksaan Edhi Baskoro tergantung apakah saudara AU memberikan keterangan kepada penyidik KPK, keterangan itu tidak asal keterangan, tapi didukung bukti-bukti pendukung, karena perlu divalidasi," kata Johan.

Ia pun menegaskan bahwa KPK hanya mengurus masalah hukum dan tidak terlibat dalam politik.

        "Yang dilihat KPK adalah domain hukum, bukan kedekatan politik atau kekuasaan. Dia jadi tersangka karena KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, pasal-pasal sangkaan diuji di pengadilan nanti," kata Johan.Namun, ia menolak menjelaskan apa saja proyek-proyek lain yang disangkakan kepada Anas. Bila ditelusuri, maka Ketua KPK Abraham Samad pada Juli 2013 sempat mengungkapkan proyek lain di luar Hambalang yang terkait dengan Anas, yaitu proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPK misalnya telah memeriksa Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar dan Direktur Keuangan PT Bio Farma Mohammad Sofie A Hasan. KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat meski PT PP bukan termasuk BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek Hambalang.

        Tim pengacara Anas juga masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap kliennya. "Upaya hukum kan memang begitu. Kalau pihak tersangka merasa penahanannya itu bertentangan dengan hukum acara dan UU, maka KUHAP menyediakan satu forum untuk menguji sah atau tidaknya penahanan, itu harus kita diskusikan dengan yang bersangkutan, apakah beliau mau menggunakan upaya itu," kata salah seorang anggota tim pengacara Anas, Patra M. Zen, saat menjenguk Anas di Gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

        Patra dan tim pengacara Anas tidak mendampingi kliennya saat datang ke KPK, sehingga Anas selama 4 jam di KPK pun tidak menjalani pemeriksan karena sesuai dengan ketentuan seorang tersangka harus didampingi oleh pengacara saat diperiksa. Anas juga menolak untuk ditahan karena tidak didampingi kuasa hukum, tapi hal itu tidak menghalangi kewenangan KPK untuk menahan Anas. Anas ditahan di sel yang pernah ditempati mantan Bupati Buol Amran Batalipu, yang berada di ruang bawah gedung KPK dengan fasilitas tempat tidur dan lemari kecil, tanpa penyejuk udara namun dilengkapi kipas angin.

        Ia pun harus menggunakan kamar mandi bersama-sama dengan tahanan lain. KPK juga mengkondisikan Anas tidak berhubungan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang juga sudah ditahan di rutan KPK terkait kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Hambalang. Andi ditahan di lantai atas Gedung KPK. Untuk makanan, pihak keluarga Anas mengatakan, akan sepenuhnya mengirimkan makanan untuk Anas. "Tadi kami di dalam bersama keluarga menyampaikan bahwa mohon hak mas Anas untuk konsumsinya itu sepenuhnya akan dikirim dari keluarga. Jadi silakan uang rakyat, uang yang digunakan untuk konsumsi para tahanan digunakan untuk tahanan yang lain," kata Gede Pasek dalam pernyataan pers di markas PPI Jakarta, Jumat malam.

        Ia berharap, agar KPK menjaga keamanan Anas selama di tahanan, apalagi dengan adanya fenomena insiden pelemparan telur."Kami sendiri, yakin tidak akan terjadi apa-apa di sana. Pimpinan KPK pasti akan bertanggung jawab, tapi melihat fenomena tadi, hal kecil saja tidak mampu diamankan, jadi wajar keluarga berkepentingan menjaga rasa aman," ujar Gede Pasek. Keluarga Anas pada Jumat sekira pukul 22.00 sudah mengantarkan satu koper berisi berbagai keperluan Anas, yaitu Al Quran, baju, alat shalat, sarung dan makanan. Ibunda Anas, Sriyati yang tinggal di Desa Ngaglik, Blitar, Jawa Timur, mengatakan bahwa keluarga tetap berharap Anas kuat menghadapi cobaan dan keluarga tetap mendoakan secara tulus."Mudah-mudahan ia kuat menghadapi cobaan ini. Orang tua hanya mendoakan dan berharap lekas selesai. Anas orangnya pendiam dan hemat bicara. Jika urusan yang menyangkut dengan hal besar, maka jarang dibicarakan," kata Sriyati.

        Anas pantas membalas dukungan yang telah diberikan oleh keluarga dan loyalisnya. Sesungguhnya Anas juga menyampaikan "balasan" terima kasih kepada pimpinan dan penyidik KPK dan tidak ketinggalan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di atas segalanya saya berterima kasih kepada Pak SBY, sesudah peristiwa ini punya arti, punya makna dan menjadi hadiah tahun baru 2014, yang lain-lain nanti saja, yang saya yakin adalah ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, ujungnya kebenaran akan menang, terima kasih," kata Anas saat keluar dari Gedung KPK sambil mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

        Anas memang menjadi tersangka pertama yang ditahan oleh KPK pada 2014 ini. Ia sempat mengemukakan kasusnya ibarat buku, yang akan dibukanya halaman demi halaman. Masyarakat agaknya harus rela menunggu halaman-halaman berikutnya yang akan dibuka Anas Urbaningrum.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/413623/anas-ditahan-kpk-akankah-membalas

Jakarta kebanjiran

Banjir di Jakarta!? Sudah biasa, sejak masa bernama Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta sudah mengalami terpaan air bah dari Kawasan Puncak, Cisarua, dan Bogor, dan wilayah pinggiran lainnya. Jika (kita) rajin menelusuri catatan lama, maka kisah air bah melanda Jakarta tersebut memang seakan bersahabat dengan orang Jakarta. Serta, upaya untuk mengatasi tumpahan air tersebut, juga telah dilakukan sejak era yang lalu; namun Jakarta belum merdeka dari banjir. Setiap tahun, Jakarta selalu kebanjiran air. Ada yang salah dengan Jakarta?

Kisah pilu tentang Jakarta Kebanjiran, mulai semakin terangkat ke ruang publik setelah kemajuan informasi berbasis Internet, ketika news berbentuk, foto-gambar, vidio, suara begitu cepat tersebar dan menyebar ke mana-mana. Dengan demikian, berita banjir di Jakarta tahun 1996,  2002, dan 2017, bisa diakses pada berbagai media, blog, web-situs.

Pada catatan ini, hanyalah notes kecil tentang banjir 2007, 2013, dan 2014.

triseryando/ugm/

Pada waktu itu, 2007,  curah hujan di Jabodetabek sejak 1 Februari 2007, berpadu dengan sistem drainase, parit, got yang tersumbat lumpur dan sampah, menjadikan Jakarta bagaikan kolam penampung air yang raksasa. 60 % wilayah DK menjadi bendungan dadakan, bahkan ada yang mecapai ketingginan 5 meter.  Ketika itu, akibta kurang sigapnya petugas menangani bencana dan berbagai kendala lainya, menjadikan 10 orang tewas diterjang arus banjir.Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

Setelah Banjir Besar 2007, pada waktu, para pemangku wilayah DKI (dan juga pemerintah pusat), katanya, mau melakukan ini-itu dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta. Dan dengan melakukan ini-itu, sekali lagi, katanya, maka pada lima tahun akan datang, mengurangi banjir dan korban banjir di Jakarta.

foto kelam di atas hasil jepretan nationalgeographic.co.id tentang banjir 2013 di Jakarta

Lima tahun setelah 2007, ketika para pemangku DKI berganti, ternyata ini-itu yang dijanjikan setelah air bah di Jakarta pada 2007, tak pernah terwujud. Semuanya tetap, tak berubah dan mengubah apa-apa. Akibatnya, 2013, tak lama setelah pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur, air bah melanda Jakarta.

Menurut catatatan National Geographic, tak cukup menyalahkan cuaca ekstrem sebagai penyebab banjir yang melanda Jakarta; penyebab banjir di Jakarta merupakan gabungan dari faktor cuaca ekstrem dan lebih-lebih, faktor kompleksitas Jakarta. Padahal curah hujannya pun, curah hujan pada Januari 2013 lebih rendah saat banjir Jakarta tahun 2007. Artinya, situasi ini terjadi melibatkan masalah penataan air dan penataan ruang. Tata ruang Jakarta butuh pengendalian yang berorientasi antara lain pada kepadatan populasi dan pemisahan area.

Berdasar itu saja, ada simpulan kecil bahwa untuk mengatasi banjir di Jakarta, selama ini, nyaris tak menyentuh hal-hal esensi penyebab banjir. Apalagi, semakin ke sini, kompleksitas Jakarta semakin campur aduk,bahkan dipadukan dengan hal-hal mistis serta politik sebagai penyebab banjir. Termasuk masih banyak orang Jakarta yang belum berbudaya atasi banjir, mereka cenderung ikutan menjadi penyebab banjir di DKI melalui gaya hidup membuang sampah di parit, got, saluran air, dan sungai.

Walaupun denganpikiran normal, orang sudah tahu bahwa penyebab, pengendalian, mengatasi banjir di Jakarta, butuh kerja bareng banyak pihak, dan tak semudah membalik telapak tangan, serta butuh waktu lama. Namun, justru hal-hal iu, bukan menjadi acuan atau bahan bahasan, serta cari solusi untuk percepatan pelaksanaan progaram. Yang disuarakan (terutma pada oposan Jokowi-Ahok) adalah,  kedua orang itu belum mampu atsi dan mengatasi banjir di Jakarta. Lagu lama yang sumbang serta tak merdu.

Mengenai penyebab banjir 2014 di Jakarta, ada suara merdu Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di Jakarta (13 Januari 2014), menyatakan bahwa,

“… upaya normalisasi sungai yang dilakukan Kementerian PU saat ini terhambat oleh persoalan permukiman ilegal yang belum terselesaikan hingga kini, …; seperti di Pesanggrahan, tanah yang warga tempati itu ilegal. Itu tanah negara. Oleh karena itu, Pak Jokowi agar segera menyelesaikan rusunawa-rusunawanya.

Meskipun Jakarta masih tergenang, banjir tahun ini tidak separah tahun sebelumnya. Debit banjir tahun ini dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu sudah banyak berubah. Dengan pengerukan, pelebaran, dan normalisasi sungai yang terus dilakukan, saya perhatikan terus membaik kok keadaannya, … (kompas.com)”

Jadi, jika banjir di Jakarta atau Jakarta masih kebanjiran pada 2014,  maka, ikuti kata-kata Jokowi ketika menanggapi para pengkritiknya, “Saya baru setahun! Bagaimana dengan mereka yang sudah 10 tahun, 20 tahun!?” Bagiku, secara tak langsung, Jokowi dan juga pernyataaan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, sudah menjawab semua pengkritik Jokowi-Ahok tentang penyebab banjir di Jakarta.

So, jika Jakarta masih kebanjiran dan banjir di Jakarta, agaknya merupakan akibat morat-moratinya penataan kota, dan sisa-sisa ketidakberesan pemerinta DKI (dan Pusat) sebelumnya. Dan lebih dari itu, bisa jadi Rencana Tata Ruang DKI, sudah menjadi Plan Tata UANG di DKI, sehingga siapa yang punya uang bisa menata DKI sesuai kehendaknya, tanpa peduli lingkungan, tata kota, atau hal-hal yang bisa berakibat banjir di DKI.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD DKI), Danang Susanto mengatakan, titik banjir di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menurun.  “Titik banjir menurun, saat ini ada 35 titik banjir di Jakarta,” ujar Danang di Jakarta, Senin (13/1/2014).  Menurut Danang, menurunnya titik banjir di Jakarta lantaran proses normalisasi sungai dan waduk sudah berjalan meski belum maksimal.

Sebelum kepemimpinan Joko Widodo, titik banjir di Jakarta sebanyak 75 titik banjir. Kemudian memasuki era kepemimpinan Fauzi Bowo atau Foke, titik banjir berkurang menjadi 62 titik.  “Berkurangnya titik banjir tersebut karena adanya Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur yang mampu menampung debit air yang besar,” kata Danang.

Namun, menurut data dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, ada 26 titik banjir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2014 kemarin, sehingga menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik jalan.

sumber:http://metro.kompasiana.com/2014/01/14/banjir-di-jakarta-2007-2013-dan-2014-624431.html

Denda penerobos busway masuk kas negara

Jakarta - Program denda maksimal Rp500 ribu yang diberlakukan sejak 25/11/2013 bagi pengendara roda dua, empat, atau lebih yang melanggar jalur `busway` di Jakarta ternyata belum berjalan efektif.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta, Kamis (2/1/2014), penerapan program denda tersebut tidak berjalan optimal karena permasalahan vonis di pengadilan yang tidak tegas.

"Jadi, kita akan adakan pertemuan lagi untuk membahas penerapan hukuman berat ini," jelas Rikwanto.

Ia mengatakan, dalam kaitan mengatasi para pelanggar jalur busway, polisi hanya berperan sebagai eksekutor yang menindak pelanggaran (tilang) terhadap pengendara di lapangan, namun kemudian yang berwenang memberikan hukuman adalah hakim di pengadilan.

Disebutkan, hakim pengadilan tidak sepenuhnya menerapkan denda maksimal Rp500 ribu untuk pengendara yang melanggar jalur busway. Karenanya, putusan hakim pengadilan yang tidak menghukum denda maksimal kepada pengendara yang menggunakan jalur busway jelas tidak akan membuat jera.

Sebelumnya, pada Jumat (22/11/2013) lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya, Kejaksaan, dan unsur Pengadilan menyepakati untuk menerapkan denda maksimal bagi pengendara yang menerobos jalur bus TransJakarta (Busway) dan berlaku mulai Senin pekan depannya.

Berdasarkan kesepakatan itu diputuskan denda tilang yang menerobos jalur busway untuk kendaraan sepeda motor dan mobil dikenakan RpRp500 ribu.

Penerapan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000 bagi pengendara roda empat dan Rp 500.000 bagi kendaraan roda dua yang menerobos jalur transjakarta memunculkan tanda tanya mengenai pos akhir dana denda tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa uang denda terhadap pelanggar jalur transjakarta nantinya akan masuk ke kas negara. 

"Dendanya nanti masuk ke kas negara," kata Basuki saat ditemui di SDK Penabur, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2013). 

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo mengatakan, denda bagi pelanggar lalu lintas masuk dalam kas negara dari pendapatan bukan pajak. Selama ini, sesuai dengan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, denda maksimal yang berlaku Rp 500.000. 

"Hanya, selama ini dendanya masih Rp 50.000 sampai Rp 200.000 kalau dari hakim di pengadilan," ujar Sambodo. 

Mengenai rencana penerapan denda maksimal Rp 1.000.000 yang hendak diberlakukan bagi penyerobot jalur transjakarta, Sambodo belum dapat menyebutkan waktu pelaksanaan. Ia pun mengatakan bahwa hal ini masih dalam pembahasan, yang juga akan melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan tersebut menurutnya untuk memastikan apakah kebijakan itu telah siap untuk diterapkan kepada publik. 

"Tentunya kita perlu rapat koordinasi pada minggu depan, yang akan difasilitasi oleh Pemda DKI (Pemprov DKI), apakah masyarakat telah siap, apakah hakim yang akan memutuskan siap dengan denda maksimal itu," ucap Sambodo. 

Meski demikian, dia memastikan bahwa penindakan untuk sterilisasi jalur transjakartatetap dilakukan hingga saat ini. 

"Penindakan terus kita laksanakan dan sejak kemarin terus berjalan," tutur Sambodo.

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/02/1241246/Basuki.Denda.Penerobos.Busway.Masuk.Kas.Negara