Pemisahan BI dengan OJK

Mulai awal 2014, pengaturan dan pengawasan bank berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak lagi di bawah Bank Indonesia (BI).  BI dan OJK pada Selasa (31/12) , di Jakarta, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi tersebut. Berita acara itu ditandatangani langsung oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI kepada OJK.

Sejak 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh BI, berkoordinasi dengan OJK. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI memindahkan fungsi pengawasan bank kepada OJK dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. BI dan OJK akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sehingga akan diperoleh keseimbangan yang tepat, terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Agus juga mengharapkan 1.150 pegawai BI yang mendapatkan amanah untuk bertugas di OJK, dapat melaksanakan kewajiban untuk mengawasi sistem jasa keuangan dengan baik dan bekerja dengan semangat penuh profesionalisme.

 UU menetapkan ada pegawai BI yang ditempatkan di OJK, dan paling lambat akhir 2015, mereka diberikan kesempatan bergabung seterusnya pada OJK atau kembali ke BI. “Mudah-mudahan mereka dapat mengembangkan karir dengan baik di OJK," kata Agus.   
Tak Perlu Khawatir Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan para nasabah tidak perlu khawatir dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OJK, karena proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan seperti ketika pengawasan dilakukan BI," ujarnya. Muliaman mengatakan melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK maka fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan akan dilakukan secara lebih terintegrasi, agar mendukung kestabilan dan kekokohan sistem keuangan.

Aturan baru Untuk itu, Muliaman mengatakan OJK akan mengeluarkan peraturan baru sebagai manajemen risiko, untuk mengawasi kegiatan anak usaha grup perbankan dan terus menjalin komunikasi serta berdiskusi terkait isu terkini dengan pelaku industri perbankan.Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank itu sebelumnya telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di BI dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di OJK sejak awal 2013.Melalui kedua tim tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data, dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung BI sebagai kantor OJK,baik di pusat maupun daerah.   

Dukung 

        Pengalihan lembaga yang mengatur dan mengawasi bank dari BI ke OJK didukung sejumlah bankir karena pengawasan bank dinilai akan menjadi lebih fokus dan terintegrasi dengan institusi keuangan lainnya. Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Henry Ho menyatakan dukungannya kepada BI dan OJK atas proses transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, serta siap bersama dengan BI dan OJK menjalankan sistem perbankan yang sehat."Danamon melihat pengalihan ini sebagai sesuatu yang positif, karena pengawasan akan menjadi lebih fokus serta terintegrasi dengan institusi keuangan lainnya," kata Henry. Henry mengatakan, pihaknya yang selain bergerak di jasa perbankan, juga di layanan multi-finance, asuransi serta kredit barang, berharap agar proses pengalihan ini dapat berjalan dengan lancar serta akan meningkatkan efisiensi dalam industri keuangan.Selain itu dukungan pengalihan fungsi pengawasan bank itu juga datang dari PT Bank Internasional Indonesia (Tbk) seperti yang diungkapkan Presiden Direktur BII Taswin Zakaria."Dalam menyambut tahun 2014 sebagai tahun yang dinamis akan perubahan, dan seiring dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK, kami berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung BI dan OJK dalam memastikan peralihan tugas tersebut berjalan dengan cepat dan lancar," kata Taswin.Ia menilai BI selaku pengawas perbankan di Tanah Air selama ini telah berhasil menjalankan tugasnya sehingga memberikan dampak positif bagi industri perbankan. Selain itu, Taswin menyatakan pihaknya juga menyambut baik kerja sama yang erat dengan OJK dalam mempertahankan dan meningkatkan stabilitas industri perbankan Indonesia.   

        OJK kini menjadi "mandor" baru dalam mengawasi pengelolaan aset perbankan yang sekitar Rp5.500 triliun atau 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) .Dengan independensinya, OJK diharapkan dapat benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga makin menumbuhkan kepercayaan di masyarakat terhadap perbankan. Kasus Bank Century diharapkan tidak terjadi lagi.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ojk-gantikan-peran-bi-pengawas-bank/47457

Anas Urbaningrum ditahan KPK

Jakarta - Di antara kerumuman ratusan polisi yangberbaur dengan puluhan wartawan serta massa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, tiba-tiba terangkat satu tangan milik seorang lelaki berjaket coklat mengarahkan sebutir telur ke kepala mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Anas tetap meneruskan langkah ke mobil tahanan KPK secara tenang, meninggalkan bauran polisi, wartawan dan massa pendukung maupun lawannya mencari sang pelempar telur. Ada pula beberapa orang yang menyeka baju karena terkena sebagian isi telur.

"Iya nih saya kena, kamu mau bantu bersihin?" kata loyalis Anas yang juga Sekretaris Jenderal organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Gede Pasek Suardika, rekan sejawat yang mendampingi kedatangan Anas sejak pukul 13.30 WIB hingga 18.45 WIB di KPK.

        Pada Jumat sore atau yang kerap disebut "Jumat Keramat" --lantaran banyak tersangka korupsi ditahan KPK pada hari Jumat-- itu, Anas ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan sarana olahraga Hambalang dan proyek-proyek lain. Anas ditahan KPK berselang sekitar 10 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, yakni 22 Februari 2013. Insiden pelemparan telur hanya sepenggal bagian dari cerita Anas terkait Hambalang dan proyek-proyek lain.

Pernyataan Nazaruddin

        Kasus korupsi sarana dan prasarana Hambalang awalnya muncul karena pernyataan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang sudah divonis 4 tahun 10 bulan dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan.Ia meyakini ada penyerahan uang untuk Anas melalui orang dekat Anas, Machfud Suroso, yang juga Komisaris PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek Hambalang. Proyek Hambalang sendiri pada awalnya hanya beranggaran Rp150 miliar, namun kemudian meningkat drastis menjadi Rp2,5 triliun dengan skema anggaran tahun jamak sehingga pengerjaannya dilakukan oleh banyak perusahaan yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya.

        Nazaruddin mengatakan, Anas menerima mobil Toyota Harrier senilai sekitar Rp800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut saat masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia juga menuding Anas mendapat sekira sejuta dolar Amerika Serikat (AS) pada Maret 2011 dari proyek Wisma Atlet Palembang. Namun, Anas dalam berbagai kesempatanmembantah tudingan Nazaruddin.  "Saya yakin, satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2012. Itulah pernyataan monumental Anas.

        Saat KPK berupaya mengungkap kasus Hambalang dan proyek-proyek lain, terjadi kebocoran rancangan (draft) surat perintah penyidikan (sprindik) mengenai ditetapkannya Anas selaku tersangka kasus itu pada awal Februari 2013. KPK terpaksa membentuk Komite Etik untuk mengusut pelaku pembocoran. Hasilnya, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terbukti melanggar kode etik pimpinan. Namun, pelaku pembocoran adalah Wiwin Suwandi yang tugasnya adalah menjadi Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad. Dokumen yang beredar tersebut ditandangani Abraham dan belum diberi nomor dan cap KPK. Wiwin akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya.

Meski demikian, pada 22 Februari 2013 KPK tetap mengumumkan bahwa Anas disangkakan pasal penerimaan gratifikasi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

        Pasal tersebut mengatur tetang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun dan pidana denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

        Pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Anas pun pada 23 Februari 2013 menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Karena saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.  Anas pun mengendus ada hal yang tidak semestinya dalam penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. "Saya baru berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya," ujarnya.  Ia menimpali, "Saya jadi tersangka di KPK setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum yang dimaksud tentu tersangka."


        Pernyataannya tersebut merujuk pada hasil rapat Partai Demokrat pada 8 Februari 2013 yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas," kata SBY, yang juga Presiden RI. Tapi, Anas juga menyatakan, akan mengambil langkah terpisah.

        "Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan, ini baru awal langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama, masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama untuk kebaikan kita bersama, jadi ini bukan tutup buku ini pembukaan buku halaman pertama," ungkap Anas. 

Penahanan Anas oleh KPK bisa saja menandai dimulainya halaman kedua kasus Anas.

        Setelah dua kali menolak untuk diperiksa KPK, sehingga KPK menyatakan akan menjemput paksa Anas bersama Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Brimob Polri) bila Anas kembali mangkir, Anas akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 10 Januari 2014.

        "Saya tidak mangkir, tapi sesuai saran tim penasihat hukum yang memberikan saran bahwa surat panggilannya itu harus ditanyakan apa maksudnya. Saya juga bingung secara pribadi apa yang dimaksud dan atau proyek-proyek lainnya bukan hanya untuk kepentingan saya tapi juga terkait dengan kepentingan para penasihat hukum saat mendampingi agar jelas apa sangkaan kepada saya," kata Anas dalam pernyataan pers di rumahnya di Duren Sawit sebelum datang ke KPK.

        Tim pengacara dan loyalis Anas memang memprotes isi sprindik Anas, yaitu sangkaan penerimaan gratifikasi dari proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Anas pun mengharapkan, agar dalam penyidikan kasusnya, maka KPK bersikap adil, profesional dan transparan, termasuk memanggil orang-orang yang layak dipanggil. "Dalam penyidikan saya awalnya gratifikasi mobil Harrier, berkembang ke kongres Partai Demokrat, tim relawan saya banyak yang dipanggil, tempat penginapan juga, komentar saya adalah jangan saksi yang layak dipanggil tapi tidak dipangil, saya ingin KPK bekerja adil, profesional, transparan," ujar Anas.

        Pihak yang menurut Anas layak dipanggil KPK adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang pada saat kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat saat itu menjabat sebagai tim pengarah (steering committee). Nama Ibas disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group (perusahaan milik Nazaruddin), Yulianis, menerima 200.000 dolar AS dari perusahaan tersebut untuk keperluan Kongres Partai Demokrat. Yulianis mencatat pengeluaran uang tersebut dalam bukunya, namun orang yang memberikan uang kepada Ibas adalah Nazaruddin.

        Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pemeriksaan Ibas di KPK dimungkinkan bila Anas Urbaningrum (AU) memberikan keterangan yang benar. "Pemeriksaan Edhi Baskoro tergantung apakah saudara AU memberikan keterangan kepada penyidik KPK, keterangan itu tidak asal keterangan, tapi didukung bukti-bukti pendukung, karena perlu divalidasi," kata Johan.

Ia pun menegaskan bahwa KPK hanya mengurus masalah hukum dan tidak terlibat dalam politik.

        "Yang dilihat KPK adalah domain hukum, bukan kedekatan politik atau kekuasaan. Dia jadi tersangka karena KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, pasal-pasal sangkaan diuji di pengadilan nanti," kata Johan.Namun, ia menolak menjelaskan apa saja proyek-proyek lain yang disangkakan kepada Anas. Bila ditelusuri, maka Ketua KPK Abraham Samad pada Juli 2013 sempat mengungkapkan proyek lain di luar Hambalang yang terkait dengan Anas, yaitu proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPK misalnya telah memeriksa Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar dan Direktur Keuangan PT Bio Farma Mohammad Sofie A Hasan. KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat meski PT PP bukan termasuk BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek Hambalang.

        Tim pengacara Anas juga masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap kliennya. "Upaya hukum kan memang begitu. Kalau pihak tersangka merasa penahanannya itu bertentangan dengan hukum acara dan UU, maka KUHAP menyediakan satu forum untuk menguji sah atau tidaknya penahanan, itu harus kita diskusikan dengan yang bersangkutan, apakah beliau mau menggunakan upaya itu," kata salah seorang anggota tim pengacara Anas, Patra M. Zen, saat menjenguk Anas di Gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

        Patra dan tim pengacara Anas tidak mendampingi kliennya saat datang ke KPK, sehingga Anas selama 4 jam di KPK pun tidak menjalani pemeriksan karena sesuai dengan ketentuan seorang tersangka harus didampingi oleh pengacara saat diperiksa. Anas juga menolak untuk ditahan karena tidak didampingi kuasa hukum, tapi hal itu tidak menghalangi kewenangan KPK untuk menahan Anas. Anas ditahan di sel yang pernah ditempati mantan Bupati Buol Amran Batalipu, yang berada di ruang bawah gedung KPK dengan fasilitas tempat tidur dan lemari kecil, tanpa penyejuk udara namun dilengkapi kipas angin.

        Ia pun harus menggunakan kamar mandi bersama-sama dengan tahanan lain. KPK juga mengkondisikan Anas tidak berhubungan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang juga sudah ditahan di rutan KPK terkait kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Hambalang. Andi ditahan di lantai atas Gedung KPK. Untuk makanan, pihak keluarga Anas mengatakan, akan sepenuhnya mengirimkan makanan untuk Anas. "Tadi kami di dalam bersama keluarga menyampaikan bahwa mohon hak mas Anas untuk konsumsinya itu sepenuhnya akan dikirim dari keluarga. Jadi silakan uang rakyat, uang yang digunakan untuk konsumsi para tahanan digunakan untuk tahanan yang lain," kata Gede Pasek dalam pernyataan pers di markas PPI Jakarta, Jumat malam.

        Ia berharap, agar KPK menjaga keamanan Anas selama di tahanan, apalagi dengan adanya fenomena insiden pelemparan telur."Kami sendiri, yakin tidak akan terjadi apa-apa di sana. Pimpinan KPK pasti akan bertanggung jawab, tapi melihat fenomena tadi, hal kecil saja tidak mampu diamankan, jadi wajar keluarga berkepentingan menjaga rasa aman," ujar Gede Pasek. Keluarga Anas pada Jumat sekira pukul 22.00 sudah mengantarkan satu koper berisi berbagai keperluan Anas, yaitu Al Quran, baju, alat shalat, sarung dan makanan. Ibunda Anas, Sriyati yang tinggal di Desa Ngaglik, Blitar, Jawa Timur, mengatakan bahwa keluarga tetap berharap Anas kuat menghadapi cobaan dan keluarga tetap mendoakan secara tulus."Mudah-mudahan ia kuat menghadapi cobaan ini. Orang tua hanya mendoakan dan berharap lekas selesai. Anas orangnya pendiam dan hemat bicara. Jika urusan yang menyangkut dengan hal besar, maka jarang dibicarakan," kata Sriyati.

        Anas pantas membalas dukungan yang telah diberikan oleh keluarga dan loyalisnya. Sesungguhnya Anas juga menyampaikan "balasan" terima kasih kepada pimpinan dan penyidik KPK dan tidak ketinggalan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di atas segalanya saya berterima kasih kepada Pak SBY, sesudah peristiwa ini punya arti, punya makna dan menjadi hadiah tahun baru 2014, yang lain-lain nanti saja, yang saya yakin adalah ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, ujungnya kebenaran akan menang, terima kasih," kata Anas saat keluar dari Gedung KPK sambil mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

        Anas memang menjadi tersangka pertama yang ditahan oleh KPK pada 2014 ini. Ia sempat mengemukakan kasusnya ibarat buku, yang akan dibukanya halaman demi halaman. Masyarakat agaknya harus rela menunggu halaman-halaman berikutnya yang akan dibuka Anas Urbaningrum.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/413623/anas-ditahan-kpk-akankah-membalas

Jakarta kebanjiran

Banjir di Jakarta!? Sudah biasa, sejak masa bernama Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta sudah mengalami terpaan air bah dari Kawasan Puncak, Cisarua, dan Bogor, dan wilayah pinggiran lainnya. Jika (kita) rajin menelusuri catatan lama, maka kisah air bah melanda Jakarta tersebut memang seakan bersahabat dengan orang Jakarta. Serta, upaya untuk mengatasi tumpahan air tersebut, juga telah dilakukan sejak era yang lalu; namun Jakarta belum merdeka dari banjir. Setiap tahun, Jakarta selalu kebanjiran air. Ada yang salah dengan Jakarta?

Kisah pilu tentang Jakarta Kebanjiran, mulai semakin terangkat ke ruang publik setelah kemajuan informasi berbasis Internet, ketika news berbentuk, foto-gambar, vidio, suara begitu cepat tersebar dan menyebar ke mana-mana. Dengan demikian, berita banjir di Jakarta tahun 1996,  2002, dan 2017, bisa diakses pada berbagai media, blog, web-situs.

Pada catatan ini, hanyalah notes kecil tentang banjir 2007, 2013, dan 2014.

triseryando/ugm/

Pada waktu itu, 2007,  curah hujan di Jabodetabek sejak 1 Februari 2007, berpadu dengan sistem drainase, parit, got yang tersumbat lumpur dan sampah, menjadikan Jakarta bagaikan kolam penampung air yang raksasa. 60 % wilayah DK menjadi bendungan dadakan, bahkan ada yang mecapai ketingginan 5 meter.  Ketika itu, akibta kurang sigapnya petugas menangani bencana dan berbagai kendala lainya, menjadikan 10 orang tewas diterjang arus banjir.Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

Setelah Banjir Besar 2007, pada waktu, para pemangku wilayah DKI (dan juga pemerintah pusat), katanya, mau melakukan ini-itu dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta. Dan dengan melakukan ini-itu, sekali lagi, katanya, maka pada lima tahun akan datang, mengurangi banjir dan korban banjir di Jakarta.

foto kelam di atas hasil jepretan nationalgeographic.co.id tentang banjir 2013 di Jakarta

Lima tahun setelah 2007, ketika para pemangku DKI berganti, ternyata ini-itu yang dijanjikan setelah air bah di Jakarta pada 2007, tak pernah terwujud. Semuanya tetap, tak berubah dan mengubah apa-apa. Akibatnya, 2013, tak lama setelah pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur, air bah melanda Jakarta.

Menurut catatatan National Geographic, tak cukup menyalahkan cuaca ekstrem sebagai penyebab banjir yang melanda Jakarta; penyebab banjir di Jakarta merupakan gabungan dari faktor cuaca ekstrem dan lebih-lebih, faktor kompleksitas Jakarta. Padahal curah hujannya pun, curah hujan pada Januari 2013 lebih rendah saat banjir Jakarta tahun 2007. Artinya, situasi ini terjadi melibatkan masalah penataan air dan penataan ruang. Tata ruang Jakarta butuh pengendalian yang berorientasi antara lain pada kepadatan populasi dan pemisahan area.

Berdasar itu saja, ada simpulan kecil bahwa untuk mengatasi banjir di Jakarta, selama ini, nyaris tak menyentuh hal-hal esensi penyebab banjir. Apalagi, semakin ke sini, kompleksitas Jakarta semakin campur aduk,bahkan dipadukan dengan hal-hal mistis serta politik sebagai penyebab banjir. Termasuk masih banyak orang Jakarta yang belum berbudaya atasi banjir, mereka cenderung ikutan menjadi penyebab banjir di DKI melalui gaya hidup membuang sampah di parit, got, saluran air, dan sungai.

Walaupun denganpikiran normal, orang sudah tahu bahwa penyebab, pengendalian, mengatasi banjir di Jakarta, butuh kerja bareng banyak pihak, dan tak semudah membalik telapak tangan, serta butuh waktu lama. Namun, justru hal-hal iu, bukan menjadi acuan atau bahan bahasan, serta cari solusi untuk percepatan pelaksanaan progaram. Yang disuarakan (terutma pada oposan Jokowi-Ahok) adalah,  kedua orang itu belum mampu atsi dan mengatasi banjir di Jakarta. Lagu lama yang sumbang serta tak merdu.

Mengenai penyebab banjir 2014 di Jakarta, ada suara merdu Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di Jakarta (13 Januari 2014), menyatakan bahwa,

“… upaya normalisasi sungai yang dilakukan Kementerian PU saat ini terhambat oleh persoalan permukiman ilegal yang belum terselesaikan hingga kini, …; seperti di Pesanggrahan, tanah yang warga tempati itu ilegal. Itu tanah negara. Oleh karena itu, Pak Jokowi agar segera menyelesaikan rusunawa-rusunawanya.

Meskipun Jakarta masih tergenang, banjir tahun ini tidak separah tahun sebelumnya. Debit banjir tahun ini dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu sudah banyak berubah. Dengan pengerukan, pelebaran, dan normalisasi sungai yang terus dilakukan, saya perhatikan terus membaik kok keadaannya, … (kompas.com)”

Jadi, jika banjir di Jakarta atau Jakarta masih kebanjiran pada 2014,  maka, ikuti kata-kata Jokowi ketika menanggapi para pengkritiknya, “Saya baru setahun! Bagaimana dengan mereka yang sudah 10 tahun, 20 tahun!?” Bagiku, secara tak langsung, Jokowi dan juga pernyataaan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, sudah menjawab semua pengkritik Jokowi-Ahok tentang penyebab banjir di Jakarta.

So, jika Jakarta masih kebanjiran dan banjir di Jakarta, agaknya merupakan akibat morat-moratinya penataan kota, dan sisa-sisa ketidakberesan pemerinta DKI (dan Pusat) sebelumnya. Dan lebih dari itu, bisa jadi Rencana Tata Ruang DKI, sudah menjadi Plan Tata UANG di DKI, sehingga siapa yang punya uang bisa menata DKI sesuai kehendaknya, tanpa peduli lingkungan, tata kota, atau hal-hal yang bisa berakibat banjir di DKI.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD DKI), Danang Susanto mengatakan, titik banjir di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menurun.  “Titik banjir menurun, saat ini ada 35 titik banjir di Jakarta,” ujar Danang di Jakarta, Senin (13/1/2014).  Menurut Danang, menurunnya titik banjir di Jakarta lantaran proses normalisasi sungai dan waduk sudah berjalan meski belum maksimal.

Sebelum kepemimpinan Joko Widodo, titik banjir di Jakarta sebanyak 75 titik banjir. Kemudian memasuki era kepemimpinan Fauzi Bowo atau Foke, titik banjir berkurang menjadi 62 titik.  “Berkurangnya titik banjir tersebut karena adanya Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur yang mampu menampung debit air yang besar,” kata Danang.

Namun, menurut data dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, ada 26 titik banjir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2014 kemarin, sehingga menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik jalan.

sumber:http://metro.kompasiana.com/2014/01/14/banjir-di-jakarta-2007-2013-dan-2014-624431.html

Denda penerobos busway masuk kas negara

Jakarta - Program denda maksimal Rp500 ribu yang diberlakukan sejak 25/11/2013 bagi pengendara roda dua, empat, atau lebih yang melanggar jalur `busway` di Jakarta ternyata belum berjalan efektif.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta, Kamis (2/1/2014), penerapan program denda tersebut tidak berjalan optimal karena permasalahan vonis di pengadilan yang tidak tegas.

"Jadi, kita akan adakan pertemuan lagi untuk membahas penerapan hukuman berat ini," jelas Rikwanto.

Ia mengatakan, dalam kaitan mengatasi para pelanggar jalur busway, polisi hanya berperan sebagai eksekutor yang menindak pelanggaran (tilang) terhadap pengendara di lapangan, namun kemudian yang berwenang memberikan hukuman adalah hakim di pengadilan.

Disebutkan, hakim pengadilan tidak sepenuhnya menerapkan denda maksimal Rp500 ribu untuk pengendara yang melanggar jalur busway. Karenanya, putusan hakim pengadilan yang tidak menghukum denda maksimal kepada pengendara yang menggunakan jalur busway jelas tidak akan membuat jera.

Sebelumnya, pada Jumat (22/11/2013) lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya, Kejaksaan, dan unsur Pengadilan menyepakati untuk menerapkan denda maksimal bagi pengendara yang menerobos jalur bus TransJakarta (Busway) dan berlaku mulai Senin pekan depannya.

Berdasarkan kesepakatan itu diputuskan denda tilang yang menerobos jalur busway untuk kendaraan sepeda motor dan mobil dikenakan RpRp500 ribu.

Penerapan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000 bagi pengendara roda empat dan Rp 500.000 bagi kendaraan roda dua yang menerobos jalur transjakarta memunculkan tanda tanya mengenai pos akhir dana denda tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa uang denda terhadap pelanggar jalur transjakarta nantinya akan masuk ke kas negara. 

"Dendanya nanti masuk ke kas negara," kata Basuki saat ditemui di SDK Penabur, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2013). 

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo mengatakan, denda bagi pelanggar lalu lintas masuk dalam kas negara dari pendapatan bukan pajak. Selama ini, sesuai dengan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, denda maksimal yang berlaku Rp 500.000. 

"Hanya, selama ini dendanya masih Rp 50.000 sampai Rp 200.000 kalau dari hakim di pengadilan," ujar Sambodo. 

Mengenai rencana penerapan denda maksimal Rp 1.000.000 yang hendak diberlakukan bagi penyerobot jalur transjakarta, Sambodo belum dapat menyebutkan waktu pelaksanaan. Ia pun mengatakan bahwa hal ini masih dalam pembahasan, yang juga akan melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan tersebut menurutnya untuk memastikan apakah kebijakan itu telah siap untuk diterapkan kepada publik. 

"Tentunya kita perlu rapat koordinasi pada minggu depan, yang akan difasilitasi oleh Pemda DKI (Pemprov DKI), apakah masyarakat telah siap, apakah hakim yang akan memutuskan siap dengan denda maksimal itu," ucap Sambodo. 

Meski demikian, dia memastikan bahwa penindakan untuk sterilisasi jalur transjakartatetap dilakukan hingga saat ini. 

"Penindakan terus kita laksanakan dan sejak kemarin terus berjalan," tutur Sambodo.

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/02/1241246/Basuki.Denda.Penerobos.Busway.Masuk.Kas.Negara

Alasan Depresiasi Rupiah: Defisit Neraca Perdagangan & Penguatan Ekonomi

Alasan Depresiasi Rupiah dari Internal dan Eksternal

Banyak faktor tentu menjadi alasan depresiasi rupiah terhadap dollar AS dalam beberapa waktu terakhir ini. Paling tidak, ada faktor penguatan ekonomi Amerika Serikat sebagai penyebab eksternal dan diikuti serangkaian faktor internal. Namun, perlu dicatat bahwa 1) daya tarik Indonesia sebagai tempat berinvestasi dan 2) melempemnya ekspor dibanding impor membuat neraca perdagangan defisit.

Ekonomi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda makin pulih setelah data pertumbuhan ekonomi AS periode Jan-Jun 2013 berada pada level 1.4%, dan diprediksi angka tersebut bisa menembus hingga 2.5% di semester kedua 2013. Sebuah angka yang cukup tinggi mengingat kue raksasa ekonomi Amerika. Daya tarik kebangkitan ekonomi ini bisa jadi membawa modal asing yang selama ini ada di Indonesia “pulang kampung” lagi ke Amerika. Dengan kepastian ekonomi, hukum, dan stabilitas politik di Amerika Serikat, tentu saja lebih membuat menjalankan bisnis di Amerika lebih sexy dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia ketidakpastian iklim investasi (seperti upah buruh, cost pressure dari bahan bakar minyak, demonstrasi) dan gejolak politik yang sedang dan akan datang (pemilu 2014) akan membuat investor luar negeri berpikir dua kali.

Defisit neraca perdagangan juga membuat runyam. Psst, di tengah gembar gembor keberhasilan ekonomi pemerintah, kita mesti sadar bahwa kita neraca perdagangan kita sebenarnya jebol alias defisit semenjak tahun lalu. Berikut data ekspor impor di mana ternyata laju impor tidak lagi bisa tercover oleh ekspor sehingga keseimbangan negatif terjadi. Apa hubungannya dengan rupiah tertekan? Dengan defisit neraca perdagangan, berarti kira-kira kita tidak “menerima” pemasukkan lebih berupa mata uang asing (baca: dollar) atau sering disebut sebagai devisa negara. Kurangnya devisa / jumlah mata uang asing di suatu negara akan membuat kondisi, sederhananya, lebih banyak rupiah dibandingkan mata uang asing. Kembali lagi ke hukum supply-demand, jumlah perputaran rupiah yang banyak akan membuat dia tertekan. Dari sisi yang lain, ketika cadangan devisa tidak lagi banyak, BI juga mengalami “kekurangan” energi untuk intervensi menjaga stabilitas rupiah. Itulah alasan depresiasi rupiah yang lain.

Defisit Neraca jadi Salah Satu Alasan Depresiasi Rupiah, Neraca Harus Kembali Surplus

Pemerintah bisa dibilang gagal sebenarnya secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selama ini yang diagung-agungkan hanyalah bentuk kamuflase makroekonomi yang lebih bersifat autopilot mengingat perekonomian kita yang besar ditunjang oleh sumberdaya manusia dan alam yang besar yang terlalu sulit untuk “jatuh” di saat kita tidak sedang terbang. Namun menilik lebih dalam ke arah mikro, sebenarnya banyak bolongnya, salah satunya defisit neraca perdagangan tadi.

Pemerintah harus segera mengkoreksi defisit neraca perdagangan yang ada untuk stabilitas perekonomian. Tercatat paling tidak ada 3 alasan neraca perdagangan kita yang negatif.

Kesalahan yang pertama adalah pemerintah tidak mendifersivikasi komoditas ekspor dan negara tujuan ekspor. Selama ini barang primer menjadi komoditas utama ekspor Indonesia, namun saat ini harga komoditas tambang, energi yang menjadi andalan Indonesia cenderung mengalami penurunan. Ditambah lagi perekonomian dunia yang masih dalam kondisi krisis, membuat kinerja ekspor Indonesia semakin terpuruk. Kedua adalah pemerintah tidak mengontrol impor bahan baku penolong yang mencapai 70% dari total impor. Impor bahan baku akan diolah oleh industri dan selanjutnya akan diekspor, seharusnya barang yang menjadi komoditas ekspor memiliki muatan lokal yang lebih banyak. Kesalahan ketiga adalah, pemerintah gagal mengendalikan subsidi BBM. Subsidi membuat harga bahan bakar di Indonesia menjadi sangat murah, sehingga membuat konsumsi masyarakat selalu melebihi kuota yang telah ditentukan pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat jalan terakhir hanyalah impor, akibatnya defisit neraca perdagangan migas semakin membesar.

Kesalahan yang terakhir bagaimanapun sudah dikoreksi melalui pengurangan bbm bersubsidi di akhir Juni lalu. Ini sudah lama dikritik di nasionalis.me.

Setelah Tahu Alasan Depresiasi Rupiah, Next, Apa Imbasnya?

Pertama, karena ia akan melahirkan inflasi sebab kita membutuhkan rupiah yang lebih banyak untuk harga dollar yang sama suatu barang dan jasa di pasar internasional. Jika yang dibeli barang modal, ia menimbulkan inflasi karena menaikkan biaya produksi (cost-pushed inflation). Jangan lupa bahwa total impor bahan baku 77 persen dari seluruh impor Indonesia. Kalau yang dibeli barang konsumsi, jelas barang yang harganya naik akan menimbulkan inflasi langsung. Ujung yang paling berat adalah kalau dilihat secara mikro, perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku tidak lagi mampu menutup pembelian bahan baku tersebut dengan penjualannya (yang tentu penjualannya menjadi kurang kompetitif karena makin mahal seiring biaya bahan baku). Perusahaan bisa bangkrut yang berimplikasi pada macetnya ekonomi dan pengangguran.

Depresiasi rupiah yang menciptakan jurus combo dengan inflasi pun akan semakin menggerus rupiah yang kita dapatkan dari gaji dan penghasilan. Sementara gaji / penghasilan tidak naik, sebenarnya secara riil kita akan makin miskin.

Apakah tidak ada positif dari depresiasi rupiah?

Berdasarkan salah satu tulisan di Tempo, secara teori, depresiasi ini akan menguntungkan. Hal ini karena harga-harga komoditas domestik relatif lebih murah dari harga-harga di pasar internasional yang dampaknya akan memacu kenaikan ekspor dan selanjutnya memperbaiki neraca pembayaran dan menguatkan kembali rupiah. Dengan naiknya ekspor, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan selanjutnya bisa mengurangi angka pengangguran. Namun patut diingat  itu jarang terjadi dalam waktu singkat. Terlebih ekspor kita sendiri lebih bersifat ekspor yang berbahan baku impor, kalaupun barang ekspor menjadi relatif lebih rendah harganya, itu tidak akan terlalu banyak.

SBY: Banyak yang Lebih Susah, Menkeu: Memangnya Kenapa?

Yang sedih adalah melihat reaksi pemerintah yang “seakan” membiarkan ini terjadi. Ini bagaimanapun akan membuat pengusaha dan masyarakat panik. Apalagi SBY sendiri bermain main dengan kalimat ‘denial’, bilang kondisi kita tidak seburuk negara-negara lain. Kata siapa? Sebenarnya kalau mau jujur, dibandingkan depresiasi beberapa negara yang disebutkan presiden, kondisi kita tidak lebih baik. Apalagi mengingat inflasi kita yang sudah besar setelah harga bbm naik seharusnya pemerintah lebih sigap dan bukan hanya bilang “memangnya kenapa?”. Berikut trend perbandingan kurs negara lain (yang disebutkan SBY sebagai argumennya) terhadap dollar:

sumber : http://nasionalis.me/2013/08/alasan-depresiasi-rupiah-defisit-neraca-perdagangan-penguatan-ekonomi-as/

Produk Indonesia yang mendunia

10 PRODUK INDONESIA ASLI YANG MENDUNIA

1.Polygon

Sepeda pasti udah tidak asing lagi di telinga kita, tapi sebenernya ini
adalah produk indonesia. Mulai dari sepeda gunung, mini, sampai
BMX juga ada, tidak salah banyak komunitas sepeda banyak memakai
produk ini, jadi tidak usah ragu dengan kualitasnya. Pabriknya terletak
di Sidoarjo.

2.Polytron

Namanya mirip dengan polygon, namun mas imankikuk masih belum
tahu apakah ini satu management atau tidak. Pabriknya ini terletak di
Kudus dan Semarang. Barang yang dikeluarkan mulai dari tv, mesin
cuci, kulkas, tape, dll. Untuk masalah kualitas, tidak perlu diragukan,
berdiri dari tahun 1970 dan sudah memproduksi tv pada tahun 1970.

3.Byon

Disaat persaingan pasar notebook di indonesia semakin ketat, ternyata
ada satu produk lokal kita yang namanya Byon. Produk ini terkenal
murah karena ini produk Indonesia, jadi tidak kena pajak macem-
macem. Bicara soal kualitas, Byon sendiri mempunyai konsep unik yaitu
konsep notebook yang dapat di upgrade menjadi komputer destkop.
Produk ini tidak kalah dengan produk-produk lainnya. Kehadiran Byon
juga membuktikan bahwa indonesia juga mampu membuat teknologi
canggih.

4.Bodypack & Eiger

Jika kita teliti, saat kita melihat Bodypack di suatu toko pasti ada Eiger
juga. Hal ini karena Bodypack dan Eiger ini masih dalam satu induk
yang berpusat di Bandung. Kedua produk ini terkenal dengan produk
tasnya. Perbedaan keduanya terletak pada :
Bodypack : tasnya lebih ke style atau wisata
Eiger : untuk para pecinta alam

5. Lea

Kebanyakan orang mengira Lea adalah produk luar negeri, namun
ternyata ini adalah asli Indonesia. Walaupun dengan iklan yang berbau
Amerika, Lea adalah salah satu produk kebanggaan Indonesia. Untuk
kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.

6. J.co Donuts & Coffee

Pasti salah satu dari teman-teman seneng dengan produk ini, produk ini
sudah ada dimana mana dan hampir ada di setiap mall. Walau
bagaimanapun J.Co ini tetap produk lokal dengan mengandalkan
racikan donat dan kopi berkualitas internasional. Dilihat dari lambang
J.Co nya adalah burung merak, burung yang terkenal di Indonesia.

7. California Fried Chicken

Namanya Amerika banget yah, tapi ternyata buatan Indonesia.
Sebelum nama California Fried Chicken diresmikan pada tahun 1988,
California Fried Chicken ini terkenal dengan nama California Pioneer
Chicken. Untuk rasanya, tidak kalah dengan Kentucky Fried Chicken nya
Amerika.

8. Indomie

Indomie ternyata telah menembus pasar dunia dan telah sampai di
afrika. Bahkan Indomie menjadi bahan makanan pokok di Nigeria.

9.Kacang Dua Kelinci

Kacang Dua Kelinci diam-diam telah menembus pasar dunia, bahkan
telah menjalin berbagai kerjasama dengan perusahaan luar negeri dan
juga dengan klub raksasa Spanyol, Real Madrid.

10. Bin House

Perancang busana Josephine Komara atau dikenal Obin, adalah
perancang busana papan atas Indonesia. Lewat butiknya yang bernama
Bin

Penyadapan pejabat Indonesia oleh intelijen Australia

Ibu Any Yudhoyono, target operasi utama inteligen Australia

Jakarta. Hingar bingarnya gesekan antara Indonesia dengan Australia dalam soal penyadapan intelijen semakin marak akhir-akhir ini, setelah media Australia membeberkan alasan intelijen  negeri Kanguru itu menyadap telepon  Ibu Ani Yudhoyono pada 2009. Intelijen kini menjadi bintang media yang terus diberitakan karena dibocorkannya informasi intelijen oleh Wikileaks dan Edward Snowden. Kini masyarakat dunia semakin percaya  betapa besarnya peran intelijen dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Disamping kepercayaan besarnya daya rusak intelijen terhadap lawannya.

Besar dan pentingnya nilai informasi intelijen sudah lama menjadi ilmu terapan, dimana Sun Tzu,seorang ahli strategi perang jaman dahulu dari China misalnya menekankan pentingnya intelijen. Strategi perang Sun Tzu yang  ditulis dalam 13 langkah sederhana, dimulai dari perencanaan perang hingga intelijen. Namun, kalau di urut, inti sarinya cuma ada tiga langkah. Yaitu, mengenal diri Anda dengan baik, mengenal musuh Anda, dan mengenal tempat di mana kita bertarung.

Dalam  langkah terakhirnya dia menganjurkan pemakaian intelijen untuk memastikan keberhasilannya. Disebutkannya, bahwa kemenangan tertinggi adalah memenangkan perang tanpa satu pertempuran pun. Artinya, kalau kelemahan musuh sudah diketahui, kita akan selalu beberapa langkah lebih maju dari musuh, maka kemenangan sudah ditangan kita.

Nah, itulah yang terjadi kini antara Indonesia dan Australia. Badan intelijen Australia, Australian Signals Directorate (ASD) yang dahulu bernama Defence Signals Directorate (DSD) diberitakan oleh media Australia, The Australian,  pada Sabtu (14/12) terkait soal penyadapan yang dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono. Media tersebut menyatakan  DSD mengutip pembocoran kawat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh  Wikileaks yang menyebutkan alasan mengapa Ibu Ani menjadi target penyadapan intelijen Australia.

Kawat diplomatik yang dikirim dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta tanggal 17 Oktober 2007 kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA.  Selain itu juga dikirimkan kepada jaringan khusus perwakilan dan kantor intelijen AS di China Beijing, India New Delhi, Japan Tokyo, National Security Council, New Zealand Wellington, Papua New Guinea Port Moresby, Secretary of Defense, Secretary of State, The Association of Southeast Asian Nations, United States Pacific Command. Isi kawat diplomatik berjudul A CABINET OF ONE - INDONESIA'S FIRST LADY EXPANDS HER INFLUENCE.

Menurut The Australian, kabel berbicara tentang "dinamika baru" dalam keseimbangan kekuatan  politik di Indonesia dengan munculnya seorang pemain yang menjadi penasihat paling berpengaruh bagi Presiden SBY. Penengah baru yang berpengaruh itu menurut kabel tersebut  adalah isteri Presiden SBY, Kristiani Herawati atau biasa dipanggil Ibu Ani.

Menurut insider agen DSD (Anonim), menyatakan ketika keputusan diambil DSD untuk memantau telepon dari Presiden Yudhoyono dan rekan paling senior dalam kepemimpinan, diyakini ada alasan kuat untuk juga menargetkan handset ponsel E-90 3G wanita pertama di Indonesia tersebut (Ibu Ani). "Untuk memantau pikiran dan koneksi dari penasihat politik terdekat presiden yang sangat berguna. Dengan siapa  dia berurusan tentang masalah keuangan , dengan siapa berurusan dengan partai , apa struktur dan apa basis kekuatan pergeseran di Indonesia? Setiap badan intelijen dipastikan akan senang bila memiliki informasi tersebut," katanya kepada The Australian.

Badan-badan intelijen percaya ada alasan keamanan nasional yang jelas untuk membenarkan  Ibu Negara di Indonesia itu dijadikan target. Keputusan untuk memantau telepon itu disengaja dan diperhitungkan, dan tidak didasarkan hanya pada gagasan sembarangan bahwa DSD melakukan penyadapan hanya karena bisa.

Seperti yang diungkapkan oleh WikiLeaks : "Ibu Ani adalah satu-satunya orang dekat Presiden yang benar-benar bisa dipercaya pada setiap masalah, dimana Presiden  pada paruh kedua masa jabatannya , semakin erat bergerak bersama dengan istrinya ." Kabel juga menyebutkan, menurut Yahya Asegaf, seorang yang diangkat secara politik di Badan Intelijen Negara (BIN) , menjadi lebih jelas bahwa pendapat wanita pertama (Ibu Ani) adalah satu-satunya yang penting." Dengan memonitor wanita pertama , lembaga Australia juga berharap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dari posisi keuangan keluarga pertama di Indonesia dan jaringan patronase yang mengalir dari itu.

Dituliskan juga oleh media tersebut, " Ibu Negara Kristiani Herawati semakin berusaha untuk memanfaatkan keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk usaha bisnis. Banyak kontak juga memberitahu kita bahwa anggota keluarga Kristiani ini telah mulai membangun perusahaan untuk mengkomersilkan pengaruh keluarga mereka ."

Tidak ada bukti menyebutkan bahwa Pak SBY atau Ibu Ani sengaja memberi dukungan finansial dan politik untuk setiap elemen Islam radikal untuk mendekati mereka, keduanya adalah  lawan gigih ekstremisme dan terorisme , dan merupakan pendukung kuat untuk Indonesia yang sekuler. Pada bulan Agustus 2009 , setelah dokumen Snowden membuka rahasia ulah intelijen Australia, DSD berusaha untuk memantau pemikiran para pemimpin Indonesia , termasuk SBY dan istrinya , agen mata-mata Australia sibuk mencoba untuk memecahkan misteri pemboman bulan sebelumnya di Marriott  dan Ritz - Carlton hotel Jakarta yang menewaskan tujuh orang , termasuk tiga warga Australia .

Selain itu, dalam data Wikileaks yang bersumber dari data intelijen Australia pada Oktober 2007 disebutkan, mereka mengorek informasi dari penasihat SBY, TB Silalahi. Disebutkan TB Silalahi menyebut soal pengaruh Ibu Ani yang bahkan hampir membuat sepupunya, Sudi Silalahi, yang duduk di kabinet mengundurkan diri. Menanggapi hal itu, ketika ditemui media, Sudi juga membantah adanya peran Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam mempengaruhi keputusan yang diambil Presiden SBY. Selain itu Jubir Presiden SBY, julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa informasi Wikileaks tidak bermutu dan sumbernya tidak jelas.

Analisis

Ketegangan dan kerenggangan diplomatik antara pemerintah kedua negara, Indonesia dan Australia  nampaknya akan terus berlanjut. Perbaikan hubungan inisiatif berada pada sisi Indonesia sebagai pihak yang tersakiti dan pantas marah. Tetapi bola panas berada di tangan Australia.  Australia di sisi yang tertekan mengharap down grade hubungan segera naik dan segera pulih. Indonesia menetapkan enam step untuk pemulihan hubungan, dan kini baru berjalan satu langkah. Pemerintah Australia yang diwakili Menlu Julie Bishop selama ini sudah tiga kali berkunjung ke Indonesia, pada kunjungan terakhirnya menyatakan pemerintahnya menyesalkan terjadinya penyadapan.

Kini, media Australia menayangkan kabar, membuka alasan mengapa intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono seperti yang diberitakan oleh Snowden. Dasar penyadapan menurut The Australian dikatakan berdasarkan informasi dari badan intelijen Australia yang bersumber dari kabel diplomatik Kedubes AS di Jakarta tanggal 17 Oktober 2007 tentang besarnya peran Ibu Ani dalam hal kepemimpinan Presiden SBY.

Berita yang dilansir media Australia jelas merupakan upaya pembenaran dari sisi kepentingan nasional Australia. Sebagai negara demokrasi, aksi spionase berupa penyadapan banyak dikutuk oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu nampaknya intelijen Australia mencoba menetralisir kemungkinan tekanan terhadap negaranya dan kemudian berusaha melibatkan pihak Amerika Serikat.

Dalam tindakan ini penulis melihat sebuah langkah serangan intelijen "conditioning," bak pisau bermata dua. Disatu sisi penyadapan tidak disalahkan oleh lawan politik pemerintah, terkait sikap PM Tony Abott, kedua ada pressure psikologis pembukaan sedikit rahasia dari Ibu Ani Yudhoyono. Mereka menjadi lebih berani bermain fakta, dengan kata broker, kemampuan Ibu Ani dengan perspektif kebijakan yang dipilihnya sendiri, pengaruhnya terhadap kekuatan Islam , pembagian kekuasaan antara presiden dan isterinya serta tuduhan mengerahkan kekuasaan atas make up kabinet.

Apa yang terbaca dari strategi Australia? Nampaknya pemerintah Australia menginginkan segera pulihnya hubungan diplomatik kedua negara dalam batas normal. Jadi secara halus tetapi nyata, pesan penggalangan tersebut disalurkan melalui jalur media, dengan harapan sikap dan keputusan keras pemerintah Indonesia di nilai kembali. Intelijen Australia jelas sudah sangat memahami baik karakter serta sifat dan perilaku para pejabat Indonesia.

Jadi apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia? Diakui atupun tidak, Australia sudah berada di depan dua dan bahkan tiga langkah, karena mereka menguasai informasi dari Presiden SBY dan Ibu Ani, termasuk para pejabat tinggi di Indonesia. Australia menggunakan referensi AS dan menyebut nama Yahya Asegaf (BIN), TB Silalahi dan Sudi Silalahi, yang disebutkan memberikan pernyataan miring kepada pemerintahan Presiden SBY. Penulis perkirakan rahasia, dan bahkan hal yang paling sensitifpun mungkin sudah mereka pegang. Ini bisa dikalkulasikan, karena selama ini kita tidak sadar bahwa jalur komunikasi terbuka dan tertutup pejabat kita sudah disadap.

Memang dengan semangat nasionalisme, kita tidak perlu takut menghadapi kelakuan Australia, tetapi dilain sisi akan lebih smart dan bijak apabila rasa tanpa takut itu ditinjau kembali (diukur ulang). Bisa saja setiap saat beberapa rahasia sensitif akan mereka publikasikan di Australia atau mereka meminjam tangan lain dan melemparkan ke publik. Sebaiknya memang tekanan agak dikurangi dan hubungan segera dipulihkaan. Kita tidak bisa mengharap Australia akan menjadi negara baik yang tidak akan menyadap kembali, sulit membuktikannya baik secara material ataupun faktual.

Yang bisa dilakukan adalah kita berdiri sama tegak dengan Australia, tangkal upaya penyadapan kedepan dengan meningkatkan kesadaran sekuriti, naikkan anggaran Intelijen agar kemampuannya meningkat pesat. Penulis setuju Lembaga Sandi Negara yang kini dibawah Kemhan di kembalikan di bawah BIN. Perlu disadari bahwa Australia kini gundah dengan naiknya pamor pesawat tempur Indonesia buatan Rusia. Kita lakukan pemeriksaan sekuriti komunikasi dan berdayakan para ahli komunikasi dan enkripsi di dalam negeri. Kalau kita niat, pasti mampu dan bisa. Sudah tidak waktunya kita marah, mereka tetap tersenyum. Seperti kata Sun Tzu kita bisa dan sudah kalah sebelum berperang. Itulah intelijen yang harus diantisipasi.

sumber : http://ramalanintelijen.net/?p=7835