Kelebihan & kekurangan software audit

Kelebihan dan Kekurangan ACL (Audit Command Language)

Kelebihan ACL (Audit Command Language) :

1. Bagi auditor , penggunaan ACL akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisien, efektif, dan murah dengan lingkup yang lebih luas dan analisis mendalam. Indikasi penyimpangan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan dengan beraneka ragam analisis menggunakan ACL sehingga auditor dapat menemukan lebih banyak penyimpangandan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pembuktian.

2.  Untuk manajemen, termasuk profesi akunting dan keuangan, ACL dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan fleksibel.

3.  Untuk Sumber Daya Manusia/Pemeriksa, IT dan lainya: Dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan (Independensi) dan dengan Akurasi dan Kwalitas Data yang sangat bagus. Sehingga data pelaporan dapat dipercaya. Proses pembuatan Rekapitulasi dengan sangat cepat. Pencarian Duplikasi Data seperti Identitas Kewarganegaraan (1 Orang memiliki lebih dari 1 Identitas).

4. Untuk membantu akuntan dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemrosesan data elektronik.

5.   Untuk menemukan berbagai penyelewengan atau pola dalam transaksi yang dapat mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian atau kecurangan. Seperti kecurangan dalam laporan keuangan (dilakukan oleh pihak manajemen), korupsi, dan penyalahgunaan aset (dilakukan oleh karyawan).

6.   memungkinkan para penggunanya untuk menggabungkan data dari sistem yang berbeda untuk konversi, rekonsiliasi, dan kontrol sehingga dapat menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi.

7.  ACL dapat membaca langsung baik jenis EBCDIC atau ASCII, sehingga  tidak perlu untuk menngkonversi kedalam bentuk lain.

8. Mudah dalam penggunaan.,, Built-in audit dan analisis data secara fungsional.

9.   Kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas.

10. Kemampuan mengekspor hasil audit.,, Pembuatan Laporan berkualitas tinggi.

Kelemahan ACL (Audit Command Language) :

1.   ACL adalah aplikasi yang hanya 'read-only', ACL tidak pernah mengubah data sumber asli sehingga aman untuk menganalisis jenis live-data.

2.   Untuk dapat mendeteksi berbagai kecurangan itu, auditor harus mempunyai pemahaman yang baik atas pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan beserta kelemahan-kelemahannya. Dengan demikian, auditor dapat mengembangkan profil kecurangan untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik data yang diperkirakan memiliki skema kecurangan jenis tertentu. Misalnya kecurangan dalam penggajian, pembayaran ke pemasok fiktif, dan gali lubang tutup lubang dalam piutang usaha.

3. Walaupun manfaat yang didapatkan dengan menggunakan software ACL sangat banyak namun karena biaya yang dikeluarkan sangat besar sehingga masih banyak kantor akuntan yang menggunakan software ini. Hal inilah yang menjadi kendala para auditor dalam menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer, selain itu apabila ingin menggunakan TABK haruslah melakukan pengembangan yang kontinyu kepada para staf yang akan menggunakan software tersebut yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Bus Transjakarta khusus wanita

Seperti yang kita ketahui bersama, pengguna bus Transjakarta saat ini dari hari ke hari semakin bertambah banyak, tidak peduli waktu, terlebih lagi saat jam-jam berangkat dan pulang kerja, calon penumpang baik pria dan wanita antri memanjang karena selain tarif yang relatif murah, bus Transjakarta terbukti mampu menembus kepadatan lalu lintas jalan-jalan ibukota.

Kepadatan calon penumpang pria dan wanita yang membaur dalam 1 halte/bus ini tentu perlu mendapat perhatian khusus bagi Pemprov DKI sebagai pengelola, terbukti dengan sering terjadinya perlecehan seksual di dalam halte/bus, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Perlecehan seksual dalam bus Transjakarta ini harus segera dihindari dengan cara memisahkan 1 bus khusus untuk wanita, seperti layaknya KRL yang telah memisahkan 1 gerbong Kereta Khusus Wanita. Tentu dengan terpisahnya 1 bus Transjakarta khusus wanita maka perlecehan seksual ini dapat di minimalisir.

Berbeda dengan pemisahan penumpang (pria dan wanita) di dalam bus Transjakarta pada saat sekarang ini, yang terkadang karena penuh sesaknya, maka penumpang wanita kerap membaur ke dalam kelompok pria, sehingga terjadilah perlecehan seksual itu.

Hal ini menjadi penting, agar para bakal calon penumpang yang saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi (mobil/motor) akan lebih memilih menggunakan bus Transjakarta, terlebih lagi bakal calon penumpang yang masih anak-anak hingga mahasiswi, tentu dengan terpisahnya kelompok anak-anak & wanita dalam 1 bus ini akan memiliki rasa aman dan nyaman saat berpergian.

Pemisahan Bus Transjakarta Khusus Wanita ini, bersifat urgent terlebih lagi dengan dengan rencana penambahan hingga 1.000 unit di tahun 2014 ini. haruskah pelaku-pelaku perlecehan seksual leluasa di antara 1.000 unit bus Transjakarta itu? tentu sedini mungkin kita harus mencegahnya.

Semoga Pemprov DKI Jakarta bersedia menyiapkan bus Transjakarta Khusus Wanita & anak-anak.

sumber : http://jakarta.kompasiana.com/transportasi/2014/01/29/siapkan-bus-transjakarta-khusus-wanita-629842.html

Pulau Lombok ikon wisata Indonesia

BISA MENEMUKAN BUDAYA BALI DI LOMBOK TAPI TIDAK ADA BUDAYA LOMBOK DI BALI

Pulau Lombok saat ini telah menjadi salah satu Ikon wisata Indonesia, Keindahan pulau lombok tiada duanya di Indonesia, Keramahan masyarakat Sasak, Keindahan pantainya yg sangat putih, terumbu karang dan kekayaan hayati yg luar biasa, Kemegahan Gunung Rinjani serta keunikan budaya sasak banyak mengundang decak kagum wisatawan dalam dan luar negeri.
 

Keindahan Pulau Lombok dan eksotismenya akan mengundang Anda dan pasangan untuk berbulan madu disini. Begitu juga dengan exotisme Pulau Gilis juga akan mengundang anda untuk menikmati keindahan pulauna.
Pulau ini merupakan salah satu dari dua pulau terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keelokan pemandangan alamnya, membuat Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi bulan madu yang juga diminati. Bila sudah mengetahui ke mana kaki harus melangkah, keindahan Lombok dapat dieksplorasi dalam perjalanan ini.

Di antara sekian banyak objek wisata bahari yang berada di Lombok, tampaknya wisatawan takkan melewatkan kawasan pantai barat Lombok. Selain Pantai Senggigi yang terkenal, ada pula tiga pulau di tengah lautan (yang di sebut dengan nama gili) yang menjadi tempat favorit bagi wisatawan mancanegara dan nusantara untuk berakhir pekan.

Pulau-pulau kecil itu bernama Gili Trawangan, Gili Air, serta Gili Meno. Ketiga pulau itu seakan mampu mewakili potret keindahan pantai-pantai di Lombok. Semuanya menyajikan kebeningan air laut, butiran pasir putih tanpa serakan sampah, serta terumbu karang dengan ikan hias yang menggemaskan.

Jarak tempuh menuju ketiga pulau itu paling lama menghabiskan waktu 30 menit, bergantung pada besar tidaknya arus ombak. Panorama alam langsung memukau. Air laut yang asin seakan tersekat oleh warna biru tua, biru muda sampai hijau muda. Saking jernihnya air, dasar lautnya pun terlihat bernas. Ketiga pulau mungil yang berada di tengah lautan itu memiliki perbedaan karakteristik yang unik. Masing-masing punya suasana alam dan ciri khas tersendiri. Bahkan, akhirnya perbedaan itu seakan memilah wisatawan sesuai dengan minat, sifat, dan kepribadiannya.

Bagi wisatawan yang hanya ingin merasakan suasana pantai tanpa mau berbasah-basah, bisa bersantai di beranda hotel, kafe, dan restoran yang tertata apik. Bahkan, kalau berminat, Anda bisa menyewa kereta kuda cidomo untuk mengelilingi seluruh Pulau Gili Trawangan.

sumber : http://www.lombok-giliislands.com/pulau-pulau-gilis-lombok.htm

Dampak pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat

Menurut data Badan Pusat Statistik, kenaikan harga terjadi utamanya pada kelompok bahan makanan sebesar 5,46% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 9,6%.

Tingkat inflasi tahun kalender periode Januari hingga Juli 2013 tercatat sebesar 6,75% dan tingkat inflasi tahunan dari Juli 2012 ke Juli 2013 melonjak naik 8,61%.

Nilai tersebut memang cukup mengejutkan dan berada di luar ekspektasi pasar.

Analis memperkirakan 3,02% dan itu sudah cukup tinggi. Tapi mungkin yang tidak diperhitungkan adalah kenaikan harga pangan di awal bulan terkait daging sapi dan pelemahan rupiah, sehingga harga daging impor relatif lebih mahal.

Pengeluaran di semua aspek juga meningkat termasuk emas yang tiga bulan terakhir menekan inflasi, tapi bulan ini malah mendorong naik.

Secara umum ini memang akumulasi dari banyak faktor termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak, tahun ajaran baru, puasa lebaran, pelemahan rupiah, dan pasokan pangan yang tidak tersedia secara cukup,

Inflasi ini dapat membuat Bank Indonesia kembali memperketat dan menaikan kebijakan suku bunga.

BI sudah menaikan BI rate dua kali, yaitu pada Juni sebesar 25 basis poin dan Juli sebesar 50 basis poin, menjadi 6,5%.

Daya beli melemah

Daya beli masyarakat yang menurun dapat menekan pertumbuhan ekonomi menjadi di bawah 6%. Kenaikan harga dihampir semua aspek ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat ke depan.

"Saat ini mungkin belum terasa karena secara tradisi, di bulan Ramadan akan ada kebutuhan konsumsi yang besar, tetapi nanti setelah Agustus, penurunan daya beli bisa terasa," sambungnya.

Penurunan konsumsi diperkirakan akan menekan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PBD) pada kuartal empat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 diproyeksi berada di bawah 6%.

"Inflasi akhir tahun mungkin bisa 8% hingga 8,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi ada potensi bisa mencapai 5,9%," kata Lana.

Prediksi ini berada di bawah asumsi makro APBN-Perubahan 2013 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% dan laju inflasi sebesar 7,2%.

Sementara itu, inflasi Juli yang cenderung tinggi ini juga akan berdampak negatif kepada pelemahan rupiah yang sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

"Akan membuat rupiah sulit menguat karena perbedaan inflasi Indonesia dan Amerika akan semakin lebar," lanjutnya.

Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam dua pekan terakhir diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa pekan mendatang.

Kecenderungan itu kemudian berlanjut pada 2013 karena permintaan dolar yang lebih besar dari ketersediaannya.

Ada beberapa faktor yang mendorong pelemahan tajam rupiah kali ini, diantaranya adalah defisitnya neraca perdagangan, ketidakpastian ekonomi di Indonesia, dan tingkat inflasi yang mengkhawatirkan dan sentimen dari ekonomi Amerika Serikat.

"Kenaikan bahan bakar minyak dan bulan puasa dikhawatirkan membuat inflasi melonjak sehingga banyak yang memperkirakan inflasi tahun ini bisa sekitar 8% hingga 8,5%. Biasanya, di negara dengan ekonomi yang inflasinya tinggi tidak menarik bagi investor.

Angka inflasi pasca kenaikan harga BBM kemungkinan akan terus merangkak naik jika pemerintah tidak bisa mengendalikan harga bahan pangan dan tarif transportasi, dua penyumbang utama angka inflasi nasional.

Harga bahan pangan seperti sayur-sayuran di sejumlah pasar telah naik dan terus merangkak setelah kepastian pencabutan sebagian subsidi harga BBM disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Sudah pasti dampak akibat kenaikan BBM ini ada: harga bawang merah, rawit merah itu bisa naik 10 sampai 15 persen, ngga naik BBM aja harga sudah rusak apa lagi naik BBM

Sementara harga beras sejauh ini menurut pedagang lain di pasar yangs ama mengalami kenaikan meski tidak besar.

Sudah mengeluh

Pelemahan rupiah saat ini sudah membuat industri mengeluh karena biaya produksi meningkat, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

"Dalam beberapa bulan ke depan, kita belum melihat sentimen positif yang dapat memperkuat rupiah dari dalam dan luar negeri."

"Ini akan berdampak pada harga jualnya, masalahnya terjangkau atau tidak oleh masyarakat?" katanya. Namun, menurutnya sulit bagi Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah, pasalnya devisa negara juga sudah menipis.

"Ini sulit karena sistem kita adalah sistem devisa bebas, dimana investor asing bisa masuk dan keluar dengan bebas tanpa ada holding period tertentu. Selama sistem belum diubah, kita akan terus mengalami gejolak seperti ini."

Suplai bahan pangan

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo mengatakan pemerintah harus mampu mengendalikan kenaikan tarif transportasi dan kesediaan bahan pangan untuk menjaga agar inflasi tak meroket.

Tugas pemerintah adalah bekerja keras menstabilkan harga pangan agar pasokan mencukupi dan mencegah tarif tranportasi naik lagi.

Inflasi tahun ini diramalkan akan meroket jauh meninggalkan angka inflasi tahun lalu yang menurut BPS hanya 4,3%. Prediksi Bank Indonesia menyebut laju inflasi 2013 akan mencapai 7,7% akibat naiknya harga BBM, lebih tinggi dari target pemerintah dalam RAPBN-P 2013 yang menyebut inflasi 7,2%.

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, bilangan inflasi yang meroket ini akan sulit diikuti oleh daya beli warga miskin bahkan jika kelompok rentan ini sudah menerima bantuan tunai, BLSM.

"Harga makanan ini dalam lima tahun terakhir inflasinya mencapai 55 sampai 60 persen artinya setiap tahun rata-rata sekitar 15 persen. Bayangkan pendapatan mereka tidak akan meningkat sebesar itu, jadi tanpa kita lakukan kajian kita bisa tahu ada kelompok paling bawah yang terkena daya belinya karena kenaikan harga bahan makanan yang signifikan," kata Hendri.

Jumlah orang miskin turun

Pemerintah menyertakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, BLSM, sebagai jaring pengaman untuk masyarakat miskin untuk jangka waktu empat bulan. Namun mekanisme penyaluran dan efektifitasnya banyak dipertanyakan, terutama karena dianggap tak tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik dalam data yang disampaikan hari ini mengatakan sebelum terjadinya kenaikan harga BBM tahun ini, jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Jumlah orang miskin kemungkinan bertambah pasca penaikan harga BBM.

Lembaga itu mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2012, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,52 juta orang.

"Upah harian buruh tani dan bangunan meningkat selama periode September 2012-Maret 2013 yaitu maing-masing 2,08 persen dan 9,96 persen," jelas Ketua BPS Suryamin tentang salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah orang miskin.

Menteri Keuangan, Chatib Basri sebelumnya mengatakan jumlah orang miskin pasca kenaikan harga BBM akan mencapai 4 juta orang namun jumlah itu akan tertutupi dengan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang dikucurkan sebesar Rp150 ribu per rumah tangga selama empat bulan.

Namun nilai bantuan sebesar Rp150 ribu yang diberikan oleh pemerintah diragukan bisa membantu kelompok miskin.

"Besarannya ini kan Rp150 ribu untuk perbulan, hitungannya harus dijelaskan kepada publik karena setiap wilayah inflasinya kan berbeda dan apakah benar bahwa dari 2005 sejak BLT diberikan sebesar Rp100 ribu kemudian menjadi Rp150 ribu di tahun 2013 itu memang pas, karena kalau kompensasi harus mengkompensasi penuh dan bukan mengurangi beban," kata Hendri Saparini.

Sumber : http://m.kompasiana.com/post/read/582367/2

Pro dan Kontra penutupan terminal Lebak bulus

Pemprov DKI tetap akan menutup Terminal Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebakbulus, Jakarta Selatan, kencana pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) tidak bisa ditunda lagi. Polda Metro Jaya siap mengamankan penutupan terminal itu. Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, penundaan penutupan itu hanya sementara. "Terminal harus ditutup karena pembangunan MRT tidak bisa mundur lagi, ada targetnya. Penutupan hanya ditunda, tapi tidak mundur dari jadwal proyek MRT," kata Jokowi panggilan akrap Gubernur DKI itu di Balaikota, Selasa (7/1).

Kadishub DKI Udar W Pristono dan pihak PT MRT diperintahkan Jokowi untuk memberikan penerangan yang jelas kepada pihak-pihak di sekitar Terminal Lebak Bulus terkait tujuan ditutupnya terminal tersebut. “Nggak ada waktu lagi, harus tetap ditutup,” tegasnya. Dia minta Kadishub dan PT MRT memberikan penjelasan yang konkret dan jelas kepada sopir, kernet, ormas, pedagang asongan, pedagang bakso panggul, tukang parkir, PKL dan pihak lainnya. “Jelaskan semuanya ke sana, yang jelas dan rinci," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Menurut Jokowi alas an pihaknya menunda penutupan terminal itu karena penjelasan yang kurang detail dan jelas. Dia menyebut jika penutupan terus tertunda maka kerugian akan semakin besar. "Sudah 25 tahun terlambat, kalau kita mundur lagi biayanya semakin mahal. Karena ini infrastrukur transportasi loh,” tambahnya. Jokowi mengaku  sudah memberi amanat kepada Kadishub dan pihak PT MRT setahun lalu agar menjelaskan tentang penutupan terminal AKAP Lebakbulus. “Penutupan diperlukan karena stasiun besar MRT terletak di terminal AKAP Lebakbulus,” tegas orang nomor satu di Jakarta itu lagi.

Dia mengira warga di sana sudah mengerti semua, karena sudah satu tahun lalu telah diminta untuk dijelaskan kepada pihak yang terkait di terminal itu. Namun kata dia mundurnya penutupan terminal tidak akan mengganggu pengerjaan MRT. Sebelumnya sopir dan kernet di Terminal AKAP Lebakbulus pada Senin (6/1) menggelar aksi demo memprotes rencana penutupan terminal tersebut. Rencananya penutupan awalnya akan  dilakukan pada Selasa (7/1). Namun  pukul 00.00 WIB. Namun terpaksa ditunda untuk sementarta setelah perwakilan sopir dan kernet bertemu Gubernur Jokowi pada Senin malam.

Jokowi menuding ada organisasi yang 'menunggangi' aksi menolak penutupan Terminal Lebak Bulus. Alasannya banyak kepentingan yang 'bermain' di Terminal Lebak Bulus, seperti calo dan organisasi kemasyarakata.

Selain terminal, Stadion Lebakbulus juga ikut dibongkar menyusul pembangunan MRT. Jokowi mengaku sudah meminta izin pada Menpora Roy Suryo. "Stadion Lebakbulus akan dibongkar tapi memang nunggu di pemerintahan. Kan di sana ada yang namanya prosedur penghapusan barang, nah itu yang diproses. Begitu selesai maka akan dibongkar," tutur Jokowi.

Menpora Roy Suryo secara lisan  menurut Gubernur Jokowi sudah menyetujui pembongkaran Stadion Lebakbulus. Menpora menanyakan lokasi penggantinya. "Surat kami sampaikan ke sana sudah lama. Hanya Menpora menanyakan gantinya mana,” tuturnya. Pengganti Stadion Lebakbulus yakni Stadion BMW dan Stadion di Pesanggrahan. "Satu stadion dibongkar, diganti dua," ucap Jokowi. Terkait rencana pembongkaran terminal itu, pihak Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya mengawal pembongkaran terminal tersebut. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto.

Pihak Polda Metro Akan menurunkan sejumlah personel untuk mengamankan proses pembongkaran itu. "Polda Metro Jaya siap mengamankan pembongkar terminal itu. Masalah berapa lama pengamanan, tergantung di lapangan," kata Rikwanto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (7/1).

Pembongkaran terminal ini mengundang pro dan kontra. Sejumlah massa yang kontra melakukan aksi unjuk rasa menolak pembongkaran itu. Pihak kepolisian mengantisipasi kericuhan dalam pembongkaran itu.

Sumber : http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/01/07/polda-metro-siap-amankan-penutupan-terminal-lebak-bulus#.UuslStIvlRk

Intensitas Banjir Pra & Pasca Jokowi

Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?

Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.

"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowiblusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013). 

Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.

"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.

Lebih rajin                                                                                 

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.

Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.

"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengangitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.

Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakanstakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk danacorporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.

"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.

Target meleset

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.

Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.

Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.

Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.

"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit ajabelum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.

Pemisahan BI dengan OJK

Mulai awal 2014, pengaturan dan pengawasan bank berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak lagi di bawah Bank Indonesia (BI).  BI dan OJK pada Selasa (31/12) , di Jakarta, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi tersebut. Berita acara itu ditandatangani langsung oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI kepada OJK.

Sejak 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh BI, berkoordinasi dengan OJK. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI memindahkan fungsi pengawasan bank kepada OJK dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. BI dan OJK akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sehingga akan diperoleh keseimbangan yang tepat, terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Agus juga mengharapkan 1.150 pegawai BI yang mendapatkan amanah untuk bertugas di OJK, dapat melaksanakan kewajiban untuk mengawasi sistem jasa keuangan dengan baik dan bekerja dengan semangat penuh profesionalisme.

 UU menetapkan ada pegawai BI yang ditempatkan di OJK, dan paling lambat akhir 2015, mereka diberikan kesempatan bergabung seterusnya pada OJK atau kembali ke BI. “Mudah-mudahan mereka dapat mengembangkan karir dengan baik di OJK," kata Agus.   
Tak Perlu Khawatir Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan para nasabah tidak perlu khawatir dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OJK, karena proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan seperti ketika pengawasan dilakukan BI," ujarnya. Muliaman mengatakan melalui pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK maka fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan akan dilakukan secara lebih terintegrasi, agar mendukung kestabilan dan kekokohan sistem keuangan.

Aturan baru Untuk itu, Muliaman mengatakan OJK akan mengeluarkan peraturan baru sebagai manajemen risiko, untuk mengawasi kegiatan anak usaha grup perbankan dan terus menjalin komunikasi serta berdiskusi terkait isu terkini dengan pelaku industri perbankan.Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank itu sebelumnya telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim Task Force OJK di BI dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di OJK sejak awal 2013.Melalui kedua tim tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data, dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung BI sebagai kantor OJK,baik di pusat maupun daerah.   

Dukung 

        Pengalihan lembaga yang mengatur dan mengawasi bank dari BI ke OJK didukung sejumlah bankir karena pengawasan bank dinilai akan menjadi lebih fokus dan terintegrasi dengan institusi keuangan lainnya. Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Henry Ho menyatakan dukungannya kepada BI dan OJK atas proses transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, serta siap bersama dengan BI dan OJK menjalankan sistem perbankan yang sehat."Danamon melihat pengalihan ini sebagai sesuatu yang positif, karena pengawasan akan menjadi lebih fokus serta terintegrasi dengan institusi keuangan lainnya," kata Henry. Henry mengatakan, pihaknya yang selain bergerak di jasa perbankan, juga di layanan multi-finance, asuransi serta kredit barang, berharap agar proses pengalihan ini dapat berjalan dengan lancar serta akan meningkatkan efisiensi dalam industri keuangan.Selain itu dukungan pengalihan fungsi pengawasan bank itu juga datang dari PT Bank Internasional Indonesia (Tbk) seperti yang diungkapkan Presiden Direktur BII Taswin Zakaria."Dalam menyambut tahun 2014 sebagai tahun yang dinamis akan perubahan, dan seiring dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI kepada OJK, kami berkomitmen untuk sepenuhnya mendukung BI dan OJK dalam memastikan peralihan tugas tersebut berjalan dengan cepat dan lancar," kata Taswin.Ia menilai BI selaku pengawas perbankan di Tanah Air selama ini telah berhasil menjalankan tugasnya sehingga memberikan dampak positif bagi industri perbankan. Selain itu, Taswin menyatakan pihaknya juga menyambut baik kerja sama yang erat dengan OJK dalam mempertahankan dan meningkatkan stabilitas industri perbankan Indonesia.   

        OJK kini menjadi "mandor" baru dalam mengawasi pengelolaan aset perbankan yang sekitar Rp5.500 triliun atau 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) .Dengan independensinya, OJK diharapkan dapat benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga makin menumbuhkan kepercayaan di masyarakat terhadap perbankan. Kasus Bank Century diharapkan tidak terjadi lagi.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ojk-gantikan-peran-bi-pengawas-bank/47457

Anas Urbaningrum ditahan KPK

Jakarta - Di antara kerumuman ratusan polisi yangberbaur dengan puluhan wartawan serta massa di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, tiba-tiba terangkat satu tangan milik seorang lelaki berjaket coklat mengarahkan sebutir telur ke kepala mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Anas tetap meneruskan langkah ke mobil tahanan KPK secara tenang, meninggalkan bauran polisi, wartawan dan massa pendukung maupun lawannya mencari sang pelempar telur. Ada pula beberapa orang yang menyeka baju karena terkena sebagian isi telur.

"Iya nih saya kena, kamu mau bantu bersihin?" kata loyalis Anas yang juga Sekretaris Jenderal organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Gede Pasek Suardika, rekan sejawat yang mendampingi kedatangan Anas sejak pukul 13.30 WIB hingga 18.45 WIB di KPK.

        Pada Jumat sore atau yang kerap disebut "Jumat Keramat" --lantaran banyak tersangka korupsi ditahan KPK pada hari Jumat-- itu, Anas ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan sarana olahraga Hambalang dan proyek-proyek lain. Anas ditahan KPK berselang sekitar 10 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, yakni 22 Februari 2013. Insiden pelemparan telur hanya sepenggal bagian dari cerita Anas terkait Hambalang dan proyek-proyek lain.

Pernyataan Nazaruddin

        Kasus korupsi sarana dan prasarana Hambalang awalnya muncul karena pernyataan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang sudah divonis 4 tahun 10 bulan dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan.Ia meyakini ada penyerahan uang untuk Anas melalui orang dekat Anas, Machfud Suroso, yang juga Komisaris PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek Hambalang. Proyek Hambalang sendiri pada awalnya hanya beranggaran Rp150 miliar, namun kemudian meningkat drastis menjadi Rp2,5 triliun dengan skema anggaran tahun jamak sehingga pengerjaannya dilakukan oleh banyak perusahaan yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya.

        Nazaruddin mengatakan, Anas menerima mobil Toyota Harrier senilai sekitar Rp800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut saat masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia juga menuding Anas mendapat sekira sejuta dolar Amerika Serikat (AS) pada Maret 2011 dari proyek Wisma Atlet Palembang. Namun, Anas dalam berbagai kesempatanmembantah tudingan Nazaruddin.  "Saya yakin, satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2012. Itulah pernyataan monumental Anas.

        Saat KPK berupaya mengungkap kasus Hambalang dan proyek-proyek lain, terjadi kebocoran rancangan (draft) surat perintah penyidikan (sprindik) mengenai ditetapkannya Anas selaku tersangka kasus itu pada awal Februari 2013. KPK terpaksa membentuk Komite Etik untuk mengusut pelaku pembocoran. Hasilnya, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terbukti melanggar kode etik pimpinan. Namun, pelaku pembocoran adalah Wiwin Suwandi yang tugasnya adalah menjadi Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad. Dokumen yang beredar tersebut ditandangani Abraham dan belum diberi nomor dan cap KPK. Wiwin akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya.

Meski demikian, pada 22 Februari 2013 KPK tetap mengumumkan bahwa Anas disangkakan pasal penerimaan gratifikasi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

        Pasal tersebut mengatur tetang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 hingga 20 tahun dan pidana denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

        Pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Anas pun pada 23 Februari 2013 menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Karena saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.  Anas pun mengendus ada hal yang tidak semestinya dalam penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. "Saya baru berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya," ujarnya.  Ia menimpali, "Saya jadi tersangka di KPK setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum yang dimaksud tentu tersangka."


        Pernyataannya tersebut merujuk pada hasil rapat Partai Demokrat pada 8 Februari 2013 yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas," kata SBY, yang juga Presiden RI. Tapi, Anas juga menyatakan, akan mengambil langkah terpisah.

        "Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan, ini baru awal langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama, masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama untuk kebaikan kita bersama, jadi ini bukan tutup buku ini pembukaan buku halaman pertama," ungkap Anas. 

Penahanan Anas oleh KPK bisa saja menandai dimulainya halaman kedua kasus Anas.

        Setelah dua kali menolak untuk diperiksa KPK, sehingga KPK menyatakan akan menjemput paksa Anas bersama Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Brimob Polri) bila Anas kembali mangkir, Anas akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 10 Januari 2014.

        "Saya tidak mangkir, tapi sesuai saran tim penasihat hukum yang memberikan saran bahwa surat panggilannya itu harus ditanyakan apa maksudnya. Saya juga bingung secara pribadi apa yang dimaksud dan atau proyek-proyek lainnya bukan hanya untuk kepentingan saya tapi juga terkait dengan kepentingan para penasihat hukum saat mendampingi agar jelas apa sangkaan kepada saya," kata Anas dalam pernyataan pers di rumahnya di Duren Sawit sebelum datang ke KPK.

        Tim pengacara dan loyalis Anas memang memprotes isi sprindik Anas, yaitu sangkaan penerimaan gratifikasi dari proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Anas pun mengharapkan, agar dalam penyidikan kasusnya, maka KPK bersikap adil, profesional dan transparan, termasuk memanggil orang-orang yang layak dipanggil. "Dalam penyidikan saya awalnya gratifikasi mobil Harrier, berkembang ke kongres Partai Demokrat, tim relawan saya banyak yang dipanggil, tempat penginapan juga, komentar saya adalah jangan saksi yang layak dipanggil tapi tidak dipangil, saya ingin KPK bekerja adil, profesional, transparan," ujar Anas.

        Pihak yang menurut Anas layak dipanggil KPK adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang pada saat kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat saat itu menjabat sebagai tim pengarah (steering committee). Nama Ibas disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group (perusahaan milik Nazaruddin), Yulianis, menerima 200.000 dolar AS dari perusahaan tersebut untuk keperluan Kongres Partai Demokrat. Yulianis mencatat pengeluaran uang tersebut dalam bukunya, namun orang yang memberikan uang kepada Ibas adalah Nazaruddin.

        Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pemeriksaan Ibas di KPK dimungkinkan bila Anas Urbaningrum (AU) memberikan keterangan yang benar. "Pemeriksaan Edhi Baskoro tergantung apakah saudara AU memberikan keterangan kepada penyidik KPK, keterangan itu tidak asal keterangan, tapi didukung bukti-bukti pendukung, karena perlu divalidasi," kata Johan.

Ia pun menegaskan bahwa KPK hanya mengurus masalah hukum dan tidak terlibat dalam politik.

        "Yang dilihat KPK adalah domain hukum, bukan kedekatan politik atau kekuasaan. Dia jadi tersangka karena KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, pasal-pasal sangkaan diuji di pengadilan nanti," kata Johan.Namun, ia menolak menjelaskan apa saja proyek-proyek lain yang disangkakan kepada Anas. Bila ditelusuri, maka Ketua KPK Abraham Samad pada Juli 2013 sempat mengungkapkan proyek lain di luar Hambalang yang terkait dengan Anas, yaitu proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPK misalnya telah memeriksa Direktur Utama PT Bio Farma Iskandar dan Direktur Keuangan PT Bio Farma Mohammad Sofie A Hasan. KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat meski PT PP bukan termasuk BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek Hambalang.

        Tim pengacara Anas juga masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap kliennya. "Upaya hukum kan memang begitu. Kalau pihak tersangka merasa penahanannya itu bertentangan dengan hukum acara dan UU, maka KUHAP menyediakan satu forum untuk menguji sah atau tidaknya penahanan, itu harus kita diskusikan dengan yang bersangkutan, apakah beliau mau menggunakan upaya itu," kata salah seorang anggota tim pengacara Anas, Patra M. Zen, saat menjenguk Anas di Gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

        Patra dan tim pengacara Anas tidak mendampingi kliennya saat datang ke KPK, sehingga Anas selama 4 jam di KPK pun tidak menjalani pemeriksan karena sesuai dengan ketentuan seorang tersangka harus didampingi oleh pengacara saat diperiksa. Anas juga menolak untuk ditahan karena tidak didampingi kuasa hukum, tapi hal itu tidak menghalangi kewenangan KPK untuk menahan Anas. Anas ditahan di sel yang pernah ditempati mantan Bupati Buol Amran Batalipu, yang berada di ruang bawah gedung KPK dengan fasilitas tempat tidur dan lemari kecil, tanpa penyejuk udara namun dilengkapi kipas angin.

        Ia pun harus menggunakan kamar mandi bersama-sama dengan tahanan lain. KPK juga mengkondisikan Anas tidak berhubungan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang juga sudah ditahan di rutan KPK terkait kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Hambalang. Andi ditahan di lantai atas Gedung KPK. Untuk makanan, pihak keluarga Anas mengatakan, akan sepenuhnya mengirimkan makanan untuk Anas. "Tadi kami di dalam bersama keluarga menyampaikan bahwa mohon hak mas Anas untuk konsumsinya itu sepenuhnya akan dikirim dari keluarga. Jadi silakan uang rakyat, uang yang digunakan untuk konsumsi para tahanan digunakan untuk tahanan yang lain," kata Gede Pasek dalam pernyataan pers di markas PPI Jakarta, Jumat malam.

        Ia berharap, agar KPK menjaga keamanan Anas selama di tahanan, apalagi dengan adanya fenomena insiden pelemparan telur."Kami sendiri, yakin tidak akan terjadi apa-apa di sana. Pimpinan KPK pasti akan bertanggung jawab, tapi melihat fenomena tadi, hal kecil saja tidak mampu diamankan, jadi wajar keluarga berkepentingan menjaga rasa aman," ujar Gede Pasek. Keluarga Anas pada Jumat sekira pukul 22.00 sudah mengantarkan satu koper berisi berbagai keperluan Anas, yaitu Al Quran, baju, alat shalat, sarung dan makanan. Ibunda Anas, Sriyati yang tinggal di Desa Ngaglik, Blitar, Jawa Timur, mengatakan bahwa keluarga tetap berharap Anas kuat menghadapi cobaan dan keluarga tetap mendoakan secara tulus."Mudah-mudahan ia kuat menghadapi cobaan ini. Orang tua hanya mendoakan dan berharap lekas selesai. Anas orangnya pendiam dan hemat bicara. Jika urusan yang menyangkut dengan hal besar, maka jarang dibicarakan," kata Sriyati.

        Anas pantas membalas dukungan yang telah diberikan oleh keluarga dan loyalisnya. Sesungguhnya Anas juga menyampaikan "balasan" terima kasih kepada pimpinan dan penyidik KPK dan tidak ketinggalan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di atas segalanya saya berterima kasih kepada Pak SBY, sesudah peristiwa ini punya arti, punya makna dan menjadi hadiah tahun baru 2014, yang lain-lain nanti saja, yang saya yakin adalah ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, ujungnya kebenaran akan menang, terima kasih," kata Anas saat keluar dari Gedung KPK sambil mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

        Anas memang menjadi tersangka pertama yang ditahan oleh KPK pada 2014 ini. Ia sempat mengemukakan kasusnya ibarat buku, yang akan dibukanya halaman demi halaman. Masyarakat agaknya harus rela menunggu halaman-halaman berikutnya yang akan dibuka Anas Urbaningrum.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/413623/anas-ditahan-kpk-akankah-membalas